Foto Bisnis

Potret 9 Jurus Jokowi Selamatkan Ekonomi RI yang Terdampak Corona

Pool - detikFinance
Jumat, 27 Mar 2020 09:20 WIB

Jakarta - Pandemi Corona bikin ekonomi Indonesia porak poranda. Presiden Jokowi pun langsung mengambil langkah tegas dan mengeluarkan 9 kebijakan ekonomi selamatkan RI.

Sejumlah proyek infrastruktur dikebut mulai dari jalan Panglima Polim hingga Fatmawati, Jakarta, Selasa (24/7). Akibatnya jalur makin menyempit dan berdebu.
Jokowi perintahkan semua menteri, gubernur, bupati, dan wali kota untuk memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBN maupun di APBD. Anggaran perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan yang tidak perlu dan belanja-belanja lain yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat harus dipangkas. Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom
Petugas kesehatan memeriksa alat kesehatan di ruang IGD Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3/2020). Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran itu siap digunakan untuk menangani 3.000 pasien. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool/aww.
Kementerian dan lembaga di pusat, serta juga pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota harus melakukan refocusing kegiatan dan melakukan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan COVID-19. Baik terkait dengan isu-isu kesehatan maupun yang terkait dengan isu-isu ekonomi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (kedua kanan) didampingi Dirut PT. Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi (ketiga kiri) meninjau ketersediaan beras di gudang PT Food Station Tjipinang Jaya, Jakarta, Rabu (18/3/2020). Kabareskrim mengatakan ketersediaan bahan pokok khususnya beras di Jakarta cukup hingga Hari Raya Lebaran 2020. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj.
Jokowi minta kementerian, lembaga dan juga pemerintah provinsi, kabupaten dan kota agar selain menangani isu kesehatan masyarakat, juga harus menjamin ketersediaan bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat. Utama masyarakat lapisan bawah, para buruh, pekerja harian, petani, nelayan, dan pelaku UMKM. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Anak-anak berada di dekat pembangunan jembatan gantung yang putus akibat banjir bandang di atas sungai Cikaniki, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/3/2020). Warga dengan dana swadaya membangun kembali jembatan gantung tersebut karena merupakan jalan utama bagi warga kampung Tonjong, Desa Karehkel, Kecamatan Rumpin dan kampung Kantalarang, Desa Leuwibatu, Kecamatan Leuwiliang untuk beraktivitas. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/hp.
Jokowi perintahkan agar program padat karya tunai harus diperbanyak, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan untuk pencegahan penularan COVID-19, seperti dalam bekerja harus menjaga jarak yang aman. Program padat karya tunai di beberapa kementerian seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian KKP harus segera dieksekusi. Dana desa dan program-program pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota juga harus mengutamakan cara-cara padat karya. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
Jokowi Kenalkan Kartu Sembako Murah pada sebuah acara.
Pemerintah memberikan tambahan manfaat terhadap pemegang Kartu Sembako sebesar Rp 50.000 per keluarga menjadi Rp 200.000 selama 6 bulan. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 4,56 triliun. Andhika Prasetya/detikcom.
(kiri depan ke kanan depan) Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Sesmenko Susiwijono dan perwakilan mitra resmi Karu Prakerja memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/3/2020). Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd
Pemerintah mempercepat implementasi Kartu Pra Kerja. Tujuannya untuk mengantisipasi para pekerja yang terkena PHK, para pekerja harian yang kehilangan penghasilan, para pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omset agar dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM-nya. Alokasi anggaran yang disediakan di dalam kartu pra kerja ini sebesar Rp 10 triliun. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Petugas pajak melayani wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (13/3/2020). Pemerintah secara resmi mengumumkan akan menanggung Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atau pajak gaji karyawan dibawah 16 juta per bulan yang akan berlaku pada April 2020.  ANTARA FOTO/Anindira Kintara/Lmo/aww.
Pemerintah akan menalangi pembayaran PPh pasal 21 yang selama ini dibayar sendiri para pekerja. Hal ini dalam rangka memberikan tambahan penghasilan kepada pekerja di industri pengolahan. Alokasi yang diberikan sebesar Rp 8,6 triliun. ANTARA FOTO/Anindira Kintara
Pekerja memproduksi gitar di Workshop Guitars Gore di Lebak, Banten, Selasa (17/2/2020). OJK memberikan kelonggaran pembayaran pokok pinjaman serta bunga bagi pengusaha sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kepada perbankan guna menyikapi dampak negatif virus corona (COVID-19) pada industri. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/aww.
Pemerintah melalui OJK memberikan relaksasi kredit UMKM untuk nilai kredit di bawah Rp 10 miliar dengan tujuan usaha. Nasabah akan dibebaskan pembayaran cicilan dan bunga selama 1 tahun. Selain itu bank maupun perusahaan pembiayaan dilarang menagih angsuran kredit kendaraan ojek online dan supir taksi selama 1 tahun. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas
Foto aerial perumahan subsidi di Kelurahan Pesurungan, Tegal, Jawa Tengah, Jumat (7/2/2020). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerjasama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai penyalur KPR Subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), mengalokasikan anggaran untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2020 sebesar Rp11 triliun untuk memfasilitasi 102.500 unit rumah. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/pd.
Pemerintah memberikan dua stimulus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sedang melakukan kredit kepemilikan rumah bersubsidi. Pemerintah memberikan subsidi selisih bunga selama 10 tahun. Jika bunga di atas 5% maka selisih bunganya akan dibayar pemerintah. Pemerintah juga memberikan subsidi bantuan uang muka bagi yang mengambil kredit rumah bersubsidi. Anggaran yang disiapkan Rp. 1,5 triliun. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
Potret 9 Jurus Jokowi Selamatkan Ekonomi RI yang Terdampak Corona
Potret 9 Jurus Jokowi Selamatkan Ekonomi RI yang Terdampak Corona
Potret 9 Jurus Jokowi Selamatkan Ekonomi RI yang Terdampak Corona
Potret 9 Jurus Jokowi Selamatkan Ekonomi RI yang Terdampak Corona
Potret 9 Jurus Jokowi Selamatkan Ekonomi RI yang Terdampak Corona
Potret 9 Jurus Jokowi Selamatkan Ekonomi RI yang Terdampak Corona
Potret 9 Jurus Jokowi Selamatkan Ekonomi RI yang Terdampak Corona
Potret 9 Jurus Jokowi Selamatkan Ekonomi RI yang Terdampak Corona
Potret 9 Jurus Jokowi Selamatkan Ekonomi RI yang Terdampak Corona