Tantangan Indonesia Lepas dari Jerat Kemiskinan di Tengah Pandemi

Pandemi COVID-19 berdampak pada perekonomian Indonesia. Badan Pusat Statistik pun catat angka kemiskinan per Maret 2020 alami kenaikan menjadi 26,42 juta orang.

Pandemi COVID-19 membuat perekonomian berbagai negara di dunia bergoyang, termasuk Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) pun diketahui mencatat adanya kenaikan angka kemiskinan per Maret 2020. Berdasarkan data BPS tersebut diketahui angka kemiskinan mengalami kenaikan menjadi 26,42 juta orang.

Jika dibandingkan dengan data Maret 2019, peningkatannya diketahui mencapai 1,28 juta orang dari jumlah sebelumnya yakni 25,14 juta orang. Sementara itu, jika dilihat secara persentase, penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78% meningkat 0,56% terhadap September 2019 dan meningkat 0,37% terhadap Maret 2019.

Terkait dengan data kemiskinan Maret 2020 tersebut, BPS menggunakan garis kemiskinan Rp 452.652 per kapita per bulan. Selain kemiskinan, tantangan lain yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia dalam upaya mengatasi pandemi COVID-19 adalah pengangguran. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun sebelumnya sempat bicara soal efek pandemi Corona ke dunia kerja. Airlangga memaparkan ada 3 juta pekerja yang terdampak Corona.

Sebanyak 1,7 juta di antaranya merupakan pekerja formal dan informal yang terkena PHK dan 1,3 jutanya lagi menurut Airlangga ada yang dirumahkan tanpa digaji. Angka tersebut menurutnya baru pekerja yang kehilangan pekerjaan karena COVID-19 saja, dia memaparkan masih ada kira-kira 7 juta orang yang mencari pekerjaan dan belum bekerja sampai sekarang.

Pandemi yang menghantam sektor tenaga kerja membuat banyak pekerja tak mendapatkan penghasilan. Alhasil Airlangga menjelaskan banyak penduduk kelas menengah turun kelas menjadi miskin.

Sejumlah upaya untuk mengatasi dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 ini pun dilakukan. Salah satunya pemerintah akan menggelontorkan penjaminan pinjaman kepada sektor korporasi swasta yang terdampak pandemi virus Corona (COVID-19). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhur Binsar Pandjaitan mengatakan hal itu dilakukan untuk menjaga kelangsungan bisnis usaha dan mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan dana dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk membantu sektor korporasi senilai Rp 53,57 triliun. Namun untuk penyaluran pinjaman bagi sektor korporasi ini, Luhut menyebut target yang ingin dicapai pemerintah senilai Rp 100 triliun hingga akhir 2020.

Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun diketahui akan menggencarkan penyaluran bantuan sosial (bansos) demi menekan angka kemiskinan di Tanah Air.

Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, bansos bisa membantu mempertahankan daya beli masyarakat khususnya yang berada pada kelompok 40% paling bawah.

Sri Mulyani pun mengatakan bahwa pemerintah harus membelanjakan anggaran Rp 2.739 triliun hingga akhir tahun. Salah satunya dalam rangka pemulihan ekonomi dari hantaman virus Corona. Dia mengatakan dalam memulihkan ekonomi pemerintah bukan cuma membelanjakan biaya penanganan Corona sebesar Rp 695 triliun saja. Namun, tetap harus membelanjakan anggaran yang lain. Sebagai informasi, dana Rp 695 triliun yang dikhususkan untuk penanganan Corona sendiri digunakan untuk berbagai hal. Mulai dari anggaran kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, insentif UMKM, pembiayaan korporasi hingga, program sektoral kementerian dan lembaga.