.webp)
Jakarta - Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan Gedung Balai Kota Jakarta. Mereka menuntut kenaikan UMP/UMSP 2022 sebesar 10 persen.
Foto Bisnis
Geruduk Kantor Anies, Buruh di Jakarta Demo Tuntut Kenaikan Upah
Selasa, 26 Okt 2021 13:13 WIB
Sejumlah buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) DKI Jakarta berunjuk rasa di depan Gedung Balai Kota, Jakarta, Selasa (26/10/2021).
Dalam aksi unjuk rasa tersebut mereka menuntut UMP 2022 di Jakarta naik.
Tampak sejumlah buruh berkumpul di depan Gedung Balai Kota Jakarta untuk melakukan aksi unjuk rasa menuntut kenaikan UMP/UMSP 2022 sebesar 10 persen.
Selain menuntut kenaikan upah, para buruh juga menuntut pemberlakuan UMSK 2021, mencabut UU Ombibus law dan PKB tanpa omnibus law.
Aksi demonstrasi hari ini dijaga ketat oleh puluhan personel kepolisian. Bahkan ada pula polisi berbaris sambil memakai APD lengkap.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI DKI Jakarta Winarso memastikan peserta demonstrasi hari ini telah divaksin COVID-19. Dia juga menginstruksikan agar peserta demo menerapkan protokol kesehatan COVID-19 selama aksi.
Sebagaimana diketahui, Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) hari ini bakal melakukan aksi turun ke jalan. Salah satu tuntutannya adalah meminta kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022 sebesar 7-10%. Aksi ini serentak dilakukan ribuan buruh di depan kantor Gubernur, Bupati/Walikota di wilayah masing-masing. Di Jakarta sendiri, aksi dilakukan di depan kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Pihak KSPI menuntut kenaikan UMK 2022 hingga 10% karena berdasarkan hasil surveinya, rata-rata 60 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL) mengalami kenaikan. Pantauan detikcom di lokasi, Selasa (26/10/2021), perwakilan buruh dipersilakan masuk ke dalam kantor Anies untuk menyampaikan aspirasinya. Namun detikcom tak mengetahui siapa perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta yang ditemui perwakilan buruh.
Para buruh berharap bahwa para kepala daerah memiliki keberanian untuk memutuskan kebijakan yang berpihak kepada kaum buruh, salah satunya mengenai upah minimum tahun depan. Selagi perwakilan buruh menghadap ke dalam kantor Anies, aksi buruh di depan Balai Kota dihentikan sementara.
