.webp)
Jakarta - Putra Mahkota Pangeran Uni Emirat Arab (UEA) Mohammed bin Zayed (MBZ) bakal ikut berperan dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia.
Foto Bisnis
Putra Mahkota Abu Dhabi 'Kepincut' Proyek Ibu Kota Baru RI
Kamis, 04 Nov 2021 15:02 WIB
Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, kedua pimpinan negara sepakat akan menindaklanjuti kerja sama pembangunan ibu kota baru dengan pertemuan tingkat teknis yang lebih insentif. ANTARA FOTO/LAILY_RACHEV
Sebelumnya, MBZ sendiri pernah diminta Jokowi untuk menjadi Dewan Pengarah Ibu Kota Baru. Dalam catatan detikcom, hal itu diungkapkan Jokowi pada pertemuan keduanya Januari 2020 silam. Rengga Sancaya/detikcom.
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan Jokowi sendiri yang meminta MBZ untuk menjadi pengarah ibu kota baru. MBZ bahkan bakal menjadi ketua dewan pengarah yang anggotanya bakal diisi nama-nama beken di dunia. Dok. Middle East Online
Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki wilayah total seluas kurang lebih 256.142 hektar meliputi kawasan IKN seluas kurang lebih 56.180 hektar, termasuk kawasan inti pusat pemerintahan dengan luas wilayah yang disesuaikan dengan Rencana Induk IKN dan Rencana Tata Ruang KSN IKN. Selanjutnya ada kawasan pengembangan IKN seluas kurang lebih 199.962 hektar. Dok. Tangkapan Layar Youtube Setkab
Diungkap Bappenas, konstruksi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) kemungkinan baru dimulai pada 2022. Rencana untuk membangun kantor pemerintahan di wilayah IKN baru Indonesia, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan menyesuaikan dengan perkembangan pandemi Covid-19 dan penanganannya. Dok. Tangkapan Layar Facebook PUPR
Pemindahan status ibu kota negara baru akan dilakukan pada semester I-2024. Rencananya pemerintah akan memindahkan lembaga negara hingga internasional ke IKN di Kaltim. Pemerintah akan memindahkan kedudukan lembaga negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi/lembaga internasional secara bertahap. Dok. Kementerian PUPR
Adapun, sesuai dengan masterplan yang telah diselesaikan, pemindahan IKN ditargetkan selesai pada 2045. Pada masterplan tersebut telah disiapkan rancangan pembangunan secara menyeluruh sampai pengembalian fungsi penghijauan di IKN baru. Dok. PT Hutama Karya (Persero)
Sebelumnya, proyek IKN sendiri membutuhkan dana Rp 466 triliun. Ada beberapa alternatif pembiayaan, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hingga swasta. Muhammad Rosyid/detikcom.
Selain itu, pemerintah juga ancang-ancang untuk mengeluarkan kebijakan pungutan pajak khusus ibu kota baru. Rencana tersebut dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN). Eduardo Simorangkir/detikcom.
