Momen Dirjen yang Kini Tersangka Bisiki Mendag soal Mafia Minyak Goreng

Momen Dirjen Perdagangan Luar Negeri Bisiki Mendag soal mafia

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu, yang kini berstatus tersangka kasus minyak goreng, menghampiri Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi, saat pembahasan soal mafia minyak goreng di DPR. Peristiwa ini berlangsung dalam kerja dengan Komisi VI DPR pada Maret, tepatnya Kamis, (17/3). Foto: Tangkapan layar dari Kanal YouTube Komisi VI DPR RI

Pada momen inilah, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana membisiki Mendag soal akan diumumkannya calon tersangka mafia minyak Goreng.Foto: Tangkapan layar dari Kanal YouTube Komisi VI DPR RI

Mendag Lutfi pun langsung menyampaikan informasi dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana ke pimpinan dan anggota Komisi VI DPR: "Jadi Pak Ketua saya baru dikasih tahu oleh Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri hari Senin sudah ada calon tersangkanya," kata Lutfi setelah mendapat bisikan dari Indrasari, Kamis (17/3).Foto: Tangkapan layar dari Kanal YouTube Komisi VI DPR RI

Tidak hanya itu, terkait modus dari mafia minyak goreng yang dipaparkan Mendag Lutfi juga dari informasi yang disampaikan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari. Data diberikan dengan cara Indrasari memberikan telepon genggam miliknya (handphone) ke Lutfi.Foto: Tangkapan layar dari Kanal YouTube Komisi VI DPR RI

"Jadi pak ada tiga target yang akan ditetapkan Senin. Pertama minyak goreng curah subsidi dialirkan ke industri menengah ke atas, kedua minyak goreng curah subsidi di-repacking menjadi minyak goreng premium, ketiga minyak goreng curah subsidi dialirkan ke luar negeri," jelas Mendag Lutfi.Foto: Tangkapan layar dari Kanal YouTube Komisi VI DPR RI

Setelah informasi tersebut diterangkan Mendag Lutfi ke pimpinan dan anggota DPR, Dirjen Perdagangan Luar Negeri terlihat menghampiri Lutfi dan mengambil telepon genggamnya.Foto: Tangkapan layar dari Kanal YouTube Komisi VI DPR RI