Diskusi Publik Bansos BBM vs Subsidi Obligor BLBI

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto (kedua kanan), Aktivis Pergerakan Andrianto (kedua kiri), Koordinator Forum Diskusi Kebangkitan Indonesia Bandot D Malera dan Moderator Selfiani berbincang saat diskusi publik "Bantuan Sosial BBM Rp 24,17 Triliun Vs Subsidi Obligator BLBI Rp 50-60 Triliun" di Kampus Moestopo, Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Dalam Diskusi yang disenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Moestopo dan Studi Demokrasi Rakyat (SDR), pencabutan subsidi BBM dan pemberian bansos ini dikorelasikan dengan Subsidi Obligor BLBI.

Menurut Hari Purwanto Direktur Eksekutif SDR ketika subsidi BBM akan dicabut dan mengambil kebijakan untuk menaikkan menjadi harga normal, perlu diingat oleh rakyat bahwa dan ada juga yang menikmati pembayaran subsidi bunga obligasi rekap eks Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI) yang harus diberhentikan karena berpotensi membuat anggaran untuk rakyat menjadi terbatas.

Tahun ini pemerintah mempersoalkan soal subsidi BBM 2022 yang berdasarkan perencanaan pemerintah di awal subsidi BBM sebesar Rp170 triliun, namun dalam perhitungan versi pemerintah mengalami pembengkakan anggaran subsidi energi menjadi Rp502 triliun dari APBN 2022.

Pemerintah lantas memutuskan mencabut subsidi BBM dan menaikkan harga sejumlah BBM. Pemerintah kemudian menyediakan Bansos Tunai sebesar Rp 24,17 triliun sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Angka tersebut akan dibagikan secara bertahap.

Menurut Mensos Risma jumlah yang menerima bantuan adalah mereka yang menerima selama ini BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan). Tapi tidak yang beririsan. Artinya kalau mereka menerimanya dua, mereka menerimanya hanya satu. Sehingga totalnya 20,6 juta KPM. Setiap keluarga ditargetkan menerima Rp 600ribu yang disalurkan bertahap.