.webp)
Jakarta - Selain menyelesaikan proyek mangkrak era Presiden SBY, Pemerintahan Jokowi juga sangat masif membangun gerbang terluar RI. Begini before-after kemegahannya.
Foto Bisnis
Megahnya 7 Pos Perbatasan di Era Jokowi, Dulunya Begini
Senin, 19 Sep 2022 14:30 WIB
Pos Lintas Batas Negara Entikong adalah pos lintas batas Indonesia dan Malaysia. PLBN ini menjadi salah satu yang dirombak total oleh pemerintah era Jokowi lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar penampilannya lebih cantik dan membanggakan bagi warga perbatasan. Saat ini, PLBN Entikong sudah berubah total. (Rachman Haryanto/detikcom)
Sebelumnya PLBN Entikong tampak sangat lusuh. Tampak bangunan tua yang lusuh. Area parkir tempat mobil atau sepeda motor antre sembari menunggu proses pemeriksaan perbatasan pun tampak kumuh. (Dok. Kementerian PUPR)
Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Nanga Badau di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Barat telah dibangun ulang. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang ingin PLBN ini dan seluruh PLBN lain di Indonesia diubah wajahnya menjadi lebih cantik. (Dok. Kementerian PUPR)
Sebelum mendapat penanganan, PLBN Nanga Badau ini tampak lusuh, serta struktur bangunan mulai rusak dan cat memudar. Pola pelayanannya pun tak teratur. Pelayanan keimigrasiaan tidak sealur dengan pelayanan bea dan cukai sehingga kalau ingin melakukan perjalanan antar negara harus melalui proses terpisah yang memakan waktu dan merepotkan. (Dok. Kementerian PUPR)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2017 meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu Aruk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dengan dana Rp 131,13 miliar. Konsep arsitektur yang diusung menjadi desain PLBN ini mengadopsi Rumah Panjang yang merupakan rumah tradisional suku dayak. Kesan bangunannya pun semakin modern dengan aksen atap yang menjulang tinggi dihiasi dengan ukiran tradisional dayak. (Dok. Kementerian PUPR)
Bangunan PLBN Aruk yang lebih modern itu sejak tahun 2015 dirombak besar-besaran menggantikan bangunan usang yang dulu berdiri. (Dok. Kementerian PUPR)
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Motaain di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan dengan negara Timor Leste pada Rabu (28/12/2016) lalu. (Yulida Medistiara/detikcom)
PLBN Motaain merupakan satu dari tujuh PLBN yang dipugar pemerintah, dengan tujuan mengubah kawasan tertinggal di perbatasan, di mana kawasan terluar harus jadi beranda depan Indonesia, bukan lagi sebagai halaman belakang yang kurang diperhatikan. (Dok. Kementerian PUPR)
Pekerjaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) PLBN Motamasin yang terletak di Kabupaten Malaka, NTT dan berbatasan dengan Timor Leste ini telah rampung pada tahun 2017. Dengan pembangunan ini PLBN Motamasin memiliki bangunan utama seluas 2.114 meter persegi, yang terdiri dari bangunan kedatangan 428,9 meter persegi, bangunan kantor 413,8 meter persegi, dan bangunan keberangkatan 428,9 meter persegi. (Grandyos Zafna/detikcom)
PLBN Motamasin sebenarnya sudah berdiri sebelumnya, hanya saja kondisinya sangat jauh dari kata layak untuk dijadikan pos perlintasan di batas negara. (Dok. Kementerian PUPR)
Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini telah berkembang pesat di perbatasan Indonesia-Timor Leste. PBLN Wini dilengkapi fasilitas lengkap yang modern. (Andhika Prasetia/detikcom)
Pengembangan fasilitas di PLBN ini penting untuk dilakukan, mengingat dengan kondisi yang ada sebelumnya, kegiatan keimigrasian di kawasan perbatasan ini tak bisa dilakukan dengan maksimal. Sama halnya dengan perbatasan lain di Indonesia sebelum mengalami perbaikan, kondisinya sangat memprihatinkan. PLBN terdiri dari beberapa gedung terpisah, kecil-kecil dan tak semuanya bisa dimanfaatkan. (Dok. Kementerian PUPR)
Berada jauh di Timur Indonesia, tak menyurutkan pekerjaan pembangunan Pos Lintas Batas (PLBN) Skouw di Papua. Dimulai pembangunannya pada 18 Desember 2015, PLBN Skouw yang berlokasi di Distrik Muara Tami Kota Jayapura itu, kini tampak megah. (Dok. Kementerian PUPR)
Gerbang menuju Papua Nugini ini dulunya belum tertata rapih. Padahal pos yang berada di beranda negara ini tidak hanya berfungsi sebagai gerbang keluar dan masuk Indonesia, tetapi juga mengurangi aktivitas ilegal seperti perdagangan narkoba. (Dok. Kementerian PUPR)
