Potret Bencana Lumpur Lapindo yang 17 Tahun Nggak Kelar-kelar

Luas lahan yang ditenggelamkan lumpur mencapai 640 hektar. Ribuan rumah dan persawahan sirna sejak lumpur menyembur 26 Mei 2006. Bagaimana keganasan lumpur yang mengusir penduduk dari 4 desa dan 3 kecamatan di Sidoarjo itu .Semburan lumpur lapindo belum juga berhenti meski sudah menginjak tahun ke 9. Sejak menyembur pada 29 Mei 2006, luapan lumpur ini telah menenggelamkan sejumlah desa di tiga kecamatan di Sidoarjo. Seluas 640 hektar lahan kini berubah menjadi kolam penampungan lumpur. Ini penampakan ganasnya lumpur lapindo yang direkam pada tahun 2006 dan 2007. budi Sugiarto/file/detikfoto

Sebelum menyemburkan lumpur, PT Lapindo Brantas sempat melakukan pengeboran mencapai 8.500 kaki pada tanggal 18 Mei 2006. Budi Sugiharto/detikcom.

Selama proses pengeboran ini pihak perusahaan sempat diingatkan soal pemasangan pipa selubung yang harus dilakukan sebelum pengeboran. Budi Sugiharto/detikcom.

Terlepas dari proses pengeboran, lumpur ini juga diketahui menyembur dua hari setelah gempa bumi di Yogyakarta. Namun hingga saat ini belum ada pembuktian secara ilmiah apakah gempa tersebut turut mempengaruhi semburan lumpur. Meski demikian banyak orang yang percaya kedua bencana ini saling terkait. Budi Sugiharto/detikcom.

Pada 29 Mei 2006 bencana itu datang. Lumpur panas pertama kali menyembur pada sekitar pukul 05.30 WIB. Warga Siring pada pukul 06.00 WIB lantas mencium bau menyengat gas. Jarak pemukiman warga dengan lokasi yakni sekitar 150 meter. Budi Sugiharto/detikcom.

Semburan lumpur ini diketahui berada dari sumur Banjarpanji 1, Porong, Sidoarjo. Atau tepatnya di bagian dari kegiatan pengeboran eksplorasi gas Blok Brantas milik PT Lapindo Brantas. Budi Sugiharto/detikcom.

Semburan lumpur panas ini ternyata tak bisa dikendalikan dan luberannya ke mana-mana. Budi Sugiharto/detikcom.

Luberan lumpur bahkan sampai menggenangi ruas jalan tol Surabaya-Gempol sehingga mengakibatkan ditutup. Budi Sugiharto/detikcom.

Untuk menanggulangi luberan lumpur Lapindo, tanggul kemudian didirikan guna menahan agar tak masuk ke pemukiman warga. Namun pada tanggal 10 Agustus 2006 sejumlah tanggul jebol dan membanjiri pemukiman warga. Budi Sugiharto/detikcom.

Presiden RI kala itu, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tanggal 18 April kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Kala itu dibentuk pula Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo. Budi Sugiharto/detikcom.

Meski demikian, hingga tahun 2008, semburan lumpur masih terus tak bisa dihentikan serta meluas. Tercatat per harinya lumpur yang mampu menyembur sekitar 100 ribu meter kubik. Budi Sugiharto/detikcom.

Sekitar 25 ribu jiwa dari 8 desa di 3 kecamatan terpaksa harus kehilangan lahan dan rumahnya karena tenggelam dan hilang karena semburan lumpur. Mereka juga dipaksa untuk mengungsi untuk menghindari dampak dari luberan lumpur panas. Budi Sugiharto/detikcom.

Selain tanggul, solusi jangka pendek juga pernah dilakukan untuk mengurangi debit lumpur yang terus mengalir dan memenuhi tanggul. Salah satunya yakni mengalirkan aliran lumpur ke sungai Porong. Opsi ini kemudian dilakukan pada tahun 2010.Budi Sugiharto/detikcom.

Sedangkan untuk menjawab gejolak warga korban lumpur, pada bulan Juli 2015, pemerintah kemudian meminjamkan dana sebesar Rp 773,38 miliar kepada Grup Bakrie. Dana ini dialokasikan untuk ganti rugi dan pembelian tanah milik warga terdampak. Dana talangan ini wajib dikembalikan oleh Grup Bakrie selambat-lambatnya 4 tahun dengan bunga 4,8 persen per tahun dari jumlah pinjaman. Gracella Mingkid/detikcom.

Ganti rugi korban baik warga maupun perusahaan yang terdampak ternyata masih menjadi persoalan hingga kini. Hal ini kemudian menjadi persoalan berlarut-larut hingga kini. Gracella Mingkid/detikcom.