Momen Erick Thohir Bahas Rencana dan Evaluasi BUMN di DPR

Foto Bisnis

Momen Erick Thohir Bahas Rencana dan Evaluasi BUMN di DPR

Agung Pambudhy - detikFinance
Senin, 13 Feb 2023 18:07 WIB

Jakarta - Komisi VI DPR memanggil Menteri BUMN Erick Thohir. Pemanggilan ini dilakukan dalam rangka melakukan rapat soal kinerja dan rencana kerja BUMN.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir

Menteri BUMN Erick Thohir (tengah) bersama dengan Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury (kiri) dan Kartika Wirjoatmodjo (kanan) menyampaikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/2/2023).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir

Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja Kementerian BUMN tahun 2022.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir

Rapat dibuka sekitar pukul 10.30 oleh Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima. Rapat dibuka secara terbuka. Aria Bima bilang pihaknya akan melakukan fungsi pengawasan dan penganggaran untuk memaksimalkan kepentingan rakyat di tubuh BUMN.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga menanggapi soal evaluasi biaya transportasi haji yang ditawarkan maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia. Erick mengungkap ada berbagai cara untuk menurunkan biaya transportasi tersebut.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir

"BUMN membantu kita terbuka selama konteks B to B. Jangan sampai disalahkan kalau ada apa apa lagi. Jangan sampai Garuda yang baru direstrukturisasi ada penugasan lagi, nah sakit lagi. Itu konteks itu, jadi selama itu B to B," tutur Erick kepada awak media saat ditemui usai rapat dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2023).

Momen Erick Thohir Bahas Rencana dan Evaluasi BUMN di DPR
Momen Erick Thohir Bahas Rencana dan Evaluasi BUMN di DPR
Momen Erick Thohir Bahas Rencana dan Evaluasi BUMN di DPR
Momen Erick Thohir Bahas Rencana dan Evaluasi BUMN di DPR
Momen Erick Thohir Bahas Rencana dan Evaluasi BUMN di DPR
Hide Ads