Momen Mendag Zulhas Bongkar Modus Penggurangan Isi Gas LPG 3 Kg

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan ekspose temuan gas elpiji tiga kilo di Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) PT Satria Mandala Sakti, Koja, Jakarta Utara, Senin (27/5/2024).

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkap temuan pengurangan gas elpiji tiga kilogram di Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) PT Satria Mandala Sakti, Koja, Jakarta Utara, Senin (27/5/2024).

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menemukan adanya praktik pengurangan volume gas dalam LPG 3 Kg di 11 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE).

Zulkifli Hasan mengancam bakal tempuh jalur hukum atau pidana bagi Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang ditemui ketidakbenaran atas kuantitas isi tabung gas, termasuk pada gas elpiji subsidi 3 kilogram (kg).

Saat ini, dia mengaku sedang mengamati SPBE di wilayah Jakarta. Menurut dia, SPBE yang mencurangi isi gas elpiji subsidi perlu ditempuh jalur hukum karena menyangkut hal yang sangat penting bagi masyarakat kecil. Lebih lanjut, Kementerian Perdagangan terus mendalami permasalahan dugaan kecurangan dalam pengurangan isi gas elpiji.

Untuk itu, SPBE di tiap provinsi diminta untuk berlaku jujur, dan juga PT Pertamina Patra Niaga untuk segera melakukan penertiban operasional bagi SPBE yang masih mencurangi isi tabung gas.

Menurut Zulhas kekurangan isi LPG 3 kg dari 11 SPBE tadi capai 200-700 gram/tabung. Alhasil LPG 3 kg yang dibeli masyarakat hanya berisi 2,3-2,8 kg saja.

Zulhas menyebut praktik pengurangan itu, setiap SPBE tadi ditaksir rata-rata dapat memberikan kerugian terhadap negara rata-rata sebesar Rp 1,7 miliar per tahun. Artinya sejauh ini negara telah mengalami kerugian hingga Rp 18,7 miliar (11 SPBE×1,7 miliar).

Ia menjelaskan pada dasarnya pemerintah terus melakukan pengecekan secara rutin di lapangan untuk memastikan gas yang dijual kepada masyarakat sesuai dengan yang di dapat.

Untuk mengatasi masalah ini, mau tidak mau Zulhas meminta partisipasi dari masyarakat dan seluruh pemerintah daerah untuk ikut melakukan pengawasan. Sebab jika tidak begitu, proses pengawasan tidak bisa berjalan maksimal terutama di daerah-daerah yang cukup jauh dari pengawasan pemerintah pusat.