.webp)
Jakarta - APINDO dan KSBSI sepakat agar pemerintah mempertimbangkan kembali dan mengkaji ulang implementasi iuran Tapera. Hal itu dinilai akan memberatkan masyarakat.
Foto Bisnis
Apindo dan KSBSI Minta Pemerintah Kaji Ulang Iuran Tapera
Jumat, 31 Mei 2024 18:30 WIB
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta W. Kamdani (kanan) didampingi Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban (kiri) memberikan keterangan saat konferensi pers terkait iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Jakarta, Jumat (31/5/2024).
Apindo dan KSBSI berharap pemerintah dapat lebih mengoptimalkan dana BPJS Ketenagakerjaan, dimana sesuai PP adalah sebesar maksimal 30 persen (Rp138 triliun).
Karena Aset JHT sebesar Rp460 triliun dianggap bisa digunakan untuk program MLT perumahan bagi pekerja, mengingat ketersediaan dana MLT yang sangat besar dan dinilai belum maksimal pemanfaatannya.
Sementara itu, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban menganggap, pemerintah sebenarnya bisa memaksimalkan pemanfaatan dana MLT BPJS Ketenagakerjaan yang diperuntukkan bagi program kepemilikan rumah untuk pekerja yang belum memiliki tempat tinggal.
