Miris! Masih Banyak Pekerja RI Bergaji di Bawah UMP

Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menghantui pekerja di Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 59.764 orang terkena PHK hingga Oktober 2024.

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) melaporkan terjadi peningkatan signifikan pada angka pekerja yang menerima gaji di bawah upah minimum provinsi (UMP). Dalam riset ini, CELIOS mengungkap persentase yang meningkat tajam per 2024 menjadi 84% jika dibandingkan dengan 2021 yang sebesar 63%. (Andhika Prasetia/detikcom)

Jika dielaborasi dari data CELIOS yang mengolah data Badan Pusat Statistik (BPS), ada sebanyak 109 juta pekerja di Indonesia yang diberi upah di bawah UMP per 2024. Sementara itu, per 2021 ada sebanyak 83 juta penduduk Indonesia yang digaji di bawah UMP. (Andhika Prasetia/detikcom)

Pemprov DKI Jakarta mewacanakan pembagian jam masuk kantor demi urai macet. Pengaturan jam masuk kerja itu segera diujicoba.

"Kami temukan data proporsi pekerja yang menerima upah di bawah UMP meningkat tajam dari 63% pada 2021 menjadi 84% pada 2024," ujar peneliti CELIOS, Bara, dalam keterangannya yang dikutip detikcom, Sabtu (31/5/2025). (Rifkianto Nugroho/detikcom)

Sejumlah pegawai kantoran yang berlokasi di kawasan Sudriman, Jakarta Pusat, usai meninggalkan kantor mereka, Senin (9/5/2022). Hari ini merupakan hari pertama kerja setelah usainya libur lebaran 1443 H. Grandyos Zafna/detikcom

Tidak hanya itu, Bara menyampaikan selama ini data pengangguran versi pemerintah belum sepenuhnya memasukkan data pekerja di sektor informal. Selain itu, banyak data tidak disampaikan kepada publik padahal relevan bagi perumusan kebijakan. (Grandyos Zafna/detikcom)

Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan upah minimum nasional 2025 naik 6,5 persen, pada Jumat (29/11/2024) lalu. Diharapkan daya beli buruh akan terangkat.

Terkait dengan itu, CELIOS menyarankan agar pemerintah melakukan redefinisi cara mengukur angka kemiskinan dengan mengadopsi pendekatan berbasis pendapatan yang dapat dibelanjakan setelah kebutuhan pokok dan kewajiban dasar dipenuhi (disposable income). (Grandyos Zafna/detikcom)

LRT dipadati pegawai kantoran di hari pertama puasa (Tina Susilawati/detikcom)

"Pengukuran kemiskinan yang dilakukan BPS masih bertumpu pada dua pilar lama: garis kemiskinan berbasis kecukupan kalori dan indikator kesejahteraan berbasis pengeluaran. Ini pendekatan yang sah di era 70-an, tetapi tidak mampu menangkap kompleksitas kemiskinan di era modern," ungkap Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar. (Tina Susilawati/detikcom)

Kemacetan Jakarta kian padat usai PPKM dicabut. Hal ini dapat menyebabkan memicu traffic stress syndrome (TSS) hingga risiko serangan jantung.

Media bilang, metode pendekatan yang digunakan BPS gagal merepresentasikan tantangan saat ini seperti adanya beban utang, ketimpangan akses layanan publik, hingga tekanan finansial rumah tangga kelas menengah. (Pradita Utama/detikcom)

"Rumah tangga yang terlilit utang pinjaman online atau harus menjual tanah agar anaknya bisa sekolah seringkali tidak tercatat sebagai miskin. Justru sebaliknya, pengeluaran tinggi mereka dianggap sebagai tanda kesejahteraan," kata Media. (Grandyos Zafna/detikcom)