Penampakan Proyek Bendungan Rp 2 T di Maluku, Digarap Sejak 2017

Salah satu proyek infrastruktur yang dikebut penyelesaiannya adalah Bendungan Way Apu untuk mendukung ketahanan air dan pangan di Provinsi Maluku. Bendungan yang berlokasi di Kabupaten Buru ini dibangun sejak Desember 2017. Nilai proyek Rp 2,15 triliun.

Bendungan yang berlokasi di Kabupaten Buru ini dibangun sejak Desember 2017. Nilai proyek Rp 2,15 triliun. Dok. Kementerian Pekerjaan Umum

Pekerjaan konstruksinya terbagi menjadi 2 paket yaitu paket 1 berupa konstruksi bendungan utama oleh PT PP – Adhi Karya KSO dengan biaya Rp 1,11 triliun. Dok. Kementerian Pekerjaan Umum

Paket 2 berupa konstruksi bendungan pelimpah (spillway) oleh PT Hutama Karya – Jaya Konstruksi KSO dengan biaya Rp1,04 triliun. Dok. Kementerian Pekerjaan Umum

Progres fisiknya saat ini telah mencapai 79,8% . Ditargetkan seluruh pekerjaan konstruksinya dapat selesai pada tahun 2026 dan akan diikuti dengan penyediaan jaringan irigasinya agar air dari bendungan dapat segera dimanfaatkan untuk sawah-sawah milik petani di Maluku. Dok. Kementerian Pekerjaan Umum

Pekerjaan konstruksi yang masih ongoing meliputi pekerjaan penimbunan maincofferdam dan main dam, drilling dan grouting main dam, pembetonan spillway, perkuatan tebing, pekerjaan saluran pengarah dan groundsill, backfill random dan free drain, tower intake, jembatan tower intake, bangunan pengambilan, saluran hantar, rumah katup, proteksi lereng, dan rigid pavement jalan utama. Dok. Kementerian Pekerjaan Umum

Bendungan Way Apu memiliki tinggi 69 meter, lebar puncak 12 meter, panjang puncak 490 meter, dan luas daerah genangan 273,79 ha. Kapasitas tampungan sebesar 50,05 juta m3. Dok. Kementerian Pekerjaan Umum

Bendungan ini dapat menyediakan air irigasi seluas 10.562 ha dan air baku dengan debit 0.205 m3/detik. Selain itu juga dapat mereduksi banjir sebesar 394 m3/detik, pembangkit listrik berkapasitas 8 MW yang mampu menerangi sekitar 8.750 rumah berkapasitas 900 watt, serta sebagai tempat pariwisata yang untuk mendukung pertumbuhan perekonomian daerah. Dok. Kementerian Pekerjaan Umum