Pembalut Bukan Barang Mewah, Mengapa Masih Kena PPN?

Foto Bisnis

Pembalut Bukan Barang Mewah, Mengapa Masih Kena PPN?

Gilang Faturahman - detikFinance
Selasa, 03 Nov 2026 09:03 WIB

Jakarta - Pembalut kembali menjadi perbincangan setelah kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk sanitasi menstruasi dipertanyakan warganet.

Sejumlah pengunjung memilih produk pembalut di Transmart Kota Kasablanka, Jakarta, Senin (2/11/2026). Polemik pajak pembalut mencuat karena produk tersebut dinilai sebagai kebutuhan dasar perempuan yang berkaitan dengan kesehatan dan kebersihan.

Sejumlah pengunjung memilih produk pembalut di Transmart Kota Kasablanka, Jakarta, kemarin.

Sejumlah pengunjung memilih produk pembalut di Transmart Kota Kasablanka, Jakarta, Senin (2/11/2026). Polemik pajak pembalut mencuat karena produk tersebut dinilai sebagai kebutuhan dasar perempuan yang berkaitan dengan kesehatan dan kebersihan.

Polemik pajak pembalut mencuat karena produk tersebut dinilai sebagai kebutuhan dasar perempuan yang berkaitan dengan kesehatan dan kebersihan.

Sejumlah pengunjung memilih produk pembalut di Transmart Kota Kasablanka, Jakarta, Senin (2/11/2026). Polemik pajak pembalut mencuat karena produk tersebut dinilai sebagai kebutuhan dasar perempuan yang berkaitan dengan kesehatan dan kebersihan.

  Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menegaskan pembalut bukan barang mewah, melainkan kebutuhan dasar perempuan.

Sejumlah pengunjung memilih produk pembalut di Transmart Kota Kasablanka, Jakarta, Senin (2/11/2026). Polemik pajak pembalut mencuat karena produk tersebut dinilai sebagai kebutuhan dasar perempuan yang berkaitan dengan kesehatan dan kebersihan.

Komnas Perempuan juga mendorong pemerintah mengevaluasi kebijakan pajak produk sanitasi menstruasi dengan mempertimbangkan keadilan gender dan hak asasi manusia.

Sejumlah pengunjung memilih produk pembalut di Transmart Kota Kasablanka, Jakarta, Senin (2/11/2026). Polemik pajak pembalut mencuat karena produk tersebut dinilai sebagai kebutuhan dasar perempuan yang berkaitan dengan kesehatan dan kebersihan.

  Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan pembalut termasuk barang kena pajak. 

Sejumlah pengunjung memilih produk pembalut di Transmart Kota Kasablanka, Jakarta, Senin (2/11/2026). Polemik pajak pembalut mencuat karena produk tersebut dinilai sebagai kebutuhan dasar perempuan yang berkaitan dengan kesehatan dan kebersihan.

Untuk barang non-mewah, tarif PPN 12 persen diterapkan dengan dasar pengenaan pajak sebesar 11/12 dari harga jual, sehingga beban efektifnya setara 11 persen.

Pembalut Bukan Barang Mewah, Mengapa Masih Kena PPN?
Pembalut Bukan Barang Mewah, Mengapa Masih Kena PPN?
Pembalut Bukan Barang Mewah, Mengapa Masih Kena PPN?
Pembalut Bukan Barang Mewah, Mengapa Masih Kena PPN?
Pembalut Bukan Barang Mewah, Mengapa Masih Kena PPN?
Pembalut Bukan Barang Mewah, Mengapa Masih Kena PPN?

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads