.webp)
Di saat harga-harga barang kebutuhan pokok melonjak seperti beras dan cabai, serta beban pengusaha yang tinggi dan berisiko melakukan PHK. DPR malah ngotot membangun gedung baru Rp 1,3 triliun.
Wakil Ketua Umum Lembaga Tripatrit Thamrin Musi yang juga Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mengatakan, pemerintah dan DPR sama sekali tak memikirkan kondisi rakyat kecil terutama buruh yang terancam PHK dengan kenaikan ongkos produksi yang terjadi.
"Saya bingung dengan pemerintah dan DPR, mau bangun gedung baru Rp 1,3 triliun ada fasilitas spa, kolam renang. Indonesia luar biasa sekali. Dalam kondisi politik yang panas jangan ada lagi upaya yang menyudutkan pengusaha," tutur Thamrin dalam jumpa pers di kantor Apindo, Kuningan, Jakarta, Senin (17/1/2011).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya takut ini terakumulasi dan jadi beban pemerintah. Belum lagi ada kasus Gayus dan Century. Pemerintah harus hati-hati jangan sampai menambah persoalan yang lebih besar," katanya.
Dikatakan Thamrin, situasi pengusaha saat ini sangat terjepit karena tidak ada kebijakan dari pemerintah dan DPR yang pro pengusaha. "Kalau dilihat sekarang banyak barang impor masuk ke Indonesia. Barang lokal lebih mahal karena ongkos produksi tinggi dan kalah bersaing. Apakah pemerintah mencermati harga-harga yang naik ini?" ujarnya.
Kenaikan beban ongkos produksi ini akan melahirkan PHK dan pengurangan tenaga kerja. Namun pemerintah dan DPR malah mengesampingkan hal ini.
Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Achmad Widjaya mengatakan pemerintah tidak punya rencana sama sekali soal pengembangan industri. Semua hanya wacana.
"Jangan cuma wacana saja. Listrik naik boleh tapi direncanakan dan disosialisasikan secara detil. Jangan naik tapi tak ada rencana.
"Planning pemerintah cuma wacana, kita bingung. Saya dari asosiasi keramik sudah bawa 3 sampai 4 investor yang saat ini masih bingung dengan kebijakan pemerintah," tukas Achmad. (dnl/ang)
