Hal ini dilontarkan oleh ketua HIPMI, Erwin Aksa dalam pidatonya di depan para anggota HIPMI, jajaran pejabat Kalimantan Selatan, serta Menko-Perekonomian di Banjarmasin (21/1/2011).
"Free Trade Agreement ini bisa jadi ancaman. Terutama ancaman untuk yang bergerak di sektor manufaktur. Selama ini kan sudah banyak persoalan di industri yang turun kapasitasnya. Hak tersebut dikarenakan adanya arus impor,"ungkap Erwin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Erwin juga berulang kali mengatakan bahwa kepastian hukum dan infrastruktur merupakan tantangan bagi dunia usaha agar bisa mendorong tingkat investasi yang ujung-ujungnya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Banyak yang bertanya tentang kepastian hukum, banyak aturan yang tidak jelas sehingga menimbulkan praktek KKN (korupsi kolusi dan nepotisme) atau kongkalingkong oleh aparat maupun pengusaha sendiri," ujar Erwin.
Saat ini, lanjut Erwin, Masih banyak masalah terkait dunia usaha yang melingkup adanya masalah pajak, tumpang tindih, serta aturan-aturan yang dinilai tidak jelas masih belum dapat terselesaikan.
"Masih banyak yang harus dibenahi untuk memajukan dunia usaha negara. Kita tahu memang pemerintah juga ada keterbatasan anggaran. Untuk permasalahan infrastruktur, pemerintah sendiri juga mau ajak pihak swasta. Namun pemerintah tetap harus yang jadi garda terdepan untuk memperhatikan ini," tambahnya.
(nrs/hen)











































