Dalam jangka pendek pengusaha meminta agar ada penurunan suku bunga kredit, termasuk memperbaiki regulasi perpajakan dan lain-lain.
"Jangka Pendek 12 bulan ke depan, pemerintah harus mengeluarkan dan memberlakukan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Policy pemerintah ini bisa berupa perumusan kebijakan yang pro pengusaha, maupun affirmative action untuk mendorong sektor UMKM semakin berkembang," kata Ketua Umum HIPMI Erwin Aksa di penutupan SDP II HIPMI di Banjarmasin, akhir pekan (22/1/2011).
Beberapa yang dirokendasikann HIPMI dalam jangka pendek antara lain:
- Penurunan Suku Bunga Kredit
- Merevisi aturan-aturan perpajakan
- Relaunching gerakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
- Peningkatan Jumlah Wira Usaha
- Penyediaan kredit lunak bagi sektor UMKM
- Peningkatan Pangsa Pasar Produk Nasional.
- Membangun kemitraan dengan pelaku usaha di luar negeri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
- Penyusunan kluster Industri nasional unggulan
- Penyusunan Roadmap industri dan perdagangan hingga 2030
- Modernisasi alat-alat produksi bagi BUMN, maupun BUMS, sehingga akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi dalam negeri
- Peningkatan Pangsa Pasar Industri Turunan
- Perbaikan kebijakan importasi untuk mesin-mesin produksi
- Pembangunan dan pemerataan infrastruktur
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya industri yang berbasis teknologi
- Mendorong National Company menjadi Global Company .
- Memanfaatkan keikutsertaan Indonesia dalam G-20, ASEAN, maupun APEC
- Mendorong Indonesia untuk kembali menjadi salah satu anggota OPEC dengan cara meningkatkan lifting minyak.
positif. Namun adanya penerapan free trade agreement, mengharuskan pelaku usaha di Indonesia harus tetap waspada.
(nrs/hen)











































