Pengusaha Ancam Tak Bayar Tagihan Listrik

Jakarta - PT PLN (Persero) tetap melepas capping (batas) tarif listrik untuk industri sejak 1 Januari 2011 meskipun diprotes keras pengusaha. Para pengusaha pun mengancam tak membayar tagihan Januari jika capping tak diterapkan kembali.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi di sela acara pelantikan pengurus baru sekaligus ulang tahun ke-59 Apindo di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (31/1/2011).

"Masak 6 bulan capping langsung diganti, kita kan belum siap juga. Capping belum dilepas sampai ada keputusan baru, baru kita mau bayar," ujar Sofjan.

Dikatakan Sofjan, pihaknya meminta persoalan capping ini diselesaikan secepatnya. Sebab jika capping dilepas maka tagihan listrik pengusaha membengkak. Namun pengusaha juga tak akan membiarkan tarif listriknya turun drastis, karena itu diperlukan capping ini.

Dengan capping, maka ada batas atas dan bawah tarif listrik. Sehingga penurunan tarif listrik dibatasi dan kenaikan tarif listrik juga demikian.

"Ini terganting keputusan pemerintah dan DPR, kita tunggu saja. Kita maunya ditunda (pelepasan capping) sampai akhir tahun ini. Nanti kita bicarakan sama-sama. Kalau mau naik ya naik sama-sama. Jangan yang disubsidi yang paling besar adalah yang 35 juta rumah tangga itu yang paling mahal subsidi yang harus kita bayar," tutur Sofjan.

"Sebenarnya pemerintah itu tidak subsidi kita, yang disubsidi adalah yang kecil-kecil itu yang pakai 400-900 watt itu," imbuh Sofjan.

Seperti diketahui, capping listrik industri telah dicabut dan masih menyisakan kontroversi. Pada Juli 2010 lalu pelaku industri dan bisnis mendapat kebijakan kenaikan TDL dengan pola capping maksimal 18%.

Kemudian pada periode 1 Oktober 2010 pelanggan listrik bisnis seperti mal, hotel, perkantoran telah lebih dahulu dicabut batas kenaikan capping 18% sementara untuk pelanggan industri tetap memakai pola capping.

Namun per Januari 2011, tidak ada lagi capping sehingga terjadi kenaikan TDL industri di atas 18% atau tepatnya sekitar 20-30%. DPR dan menteri ESDM Darwin Saleh menyalahkan PLN karena mencabut capping tanpa izin sehingga menimbulkan kontroversi.
(dnl/qom)