Kisruh Capping Listrik Buka Perpecahan di Tubuh Pengusaha

Jakarta - Kisruh pencabutan capping (batas) tarif listrik industri antara pengusaha melalui asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) dengan PLN semakin menunjukan perpecahan di kalangan pengusaha.

Di satu sisi, Apindo begitu ngotot dengan pembatalan pencabutan capping. Namun di sisi lain wadah pengusaha yang diwakili oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) terkesan tak terlalu menggubris soal kekisruhan itu.

"Kadin belum menolak (capping), kita akan bicarakan lagi dengan PLN. Itu kan Sofjan Wanandi saja, satu orang saja. Kadin mewakili kelompok mayoritas, kalau Apindo minoritas," kata Wakil Ketum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Manysur di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (7/2/2011).

Natsir menuturkan selama ini pengusaha yang diperjuangkan oleh Apindo hanya segelintir saja dalam hal penolakan pencabutan capping listrik. Sehingga ia berharap sebaiknya masalah ini harus tetap dibicarakan kembali dengan PLN tanpa harus mengabaikan tingkat kekritisan pengusaha.

"Mereka itu nggak banyak, cuma kalau saya bongkar itu nggak etis," ujar Natsir.

Meskipun mengatakan demikian, Natsir tetap menyatakan tak ada dualisme antara Apindo dengan Kadin. Secara prinsip, Kadin sebagai lembaga mayoritas pengusaha dibentuk berdasarkan UU No. 1 Tahun 1985.

"Kalau Sofjan Wanandi kan, berpikirnya pesimis terus. Kalau saya juga kritis terus, tetapi dengan cara yang baik, masih banyak kerjaan lain," ucapnya.

Sementara itu di tempat yang sama Menteri Perindustrian MS Hidayat masih dengan sikap sebelumnya. Ia tetap berpendapat begaimanapun langkah-langkah semacam pencabutan capping tarif listrik akan sedikit banyak mengganggu kinerja industri yang saat ini sedang ia papah menuju pertumbuhan positif.

"Kalau bisa jangan naiklah. Saya tak mau di masa kepemimpinan saya, industri tak kompetitif," katanya.

Mengenai upayanya mengurangi keresahan kalangan pengusaha yang selama ini protes terhadap capping, Hidayat berjanji akan melakukan personal.

Meskipun ia menggarisbawahi masalah kisruh capping ini bolanya ada di Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan PLN terkait risiko anggaran Rp 1,8-2 triliun pada subsidi listrik.

"Nanti saya telponinlah satu-satu," katanya.

(hen/dnl)