Pemerintah Harus Tegas Tahan Ekspor Batubara

Jakarta - Indonesia menjadi negara eksportir batubara ketiga terbesar di dunia. Cadangan batubara kita habis hanya untuk memenuhi kebutuhan negara lain. Padahal banyak industri dalam negeri dan PLN masih ribut soal kekurangan batubara.

Ketua Presidium Masyarakat Pertambangan Indonesia (MPI) Herman Afif Kusumo mengatakan, pemerintah harus mengeluarkan aturan pelarangan ekspor batubara berkualitas rendah atau low rank coal.

"Apakah harus kita upayakan dengan segala cara terus digali dan dijual? Kita kan sudah jadi negara ketiga terbesar eksportir batubara, sementara China sudah tak mau ekspor batubara karena dia tahu kebutuhan kebutuhan domestiknya begitu besar, semakin lama umur tambang maka semakin baik pasokan batubara untuk mereka," jelas Afif kepada detikFinance, Rabu (9/2/2011).

Menurut Herman, ekspor low rank coal ini sangat tak bermanfaat dan tak memberikan nilai tambah.

"Kalau semua hasil bumi diekspor dan digali, apa yang terjadi? Yang ada negara kita lahannya hancur, pendapatan negara belum tentu besar karena ekspor low rank coal ini royalti dan pajaknya kecil. Ini hanya permainan si pedagang saja yang ambil keuntungan sesaat," tegas Herman.

Namun jika batubara ini diolah dulu, maka akan banyak manfaat yang didapat.

"Meningkatkan kualitas dari hasil tambang itu akan dapat keuntungan yang lebih baik. Dan itu naluriah, semua barang tambang ketika ditingkatkan kualitasnya, akan meningkatkan si pengusahanya dari segi keuntungan. Otomatis harganya akan lebih mahal, dan lebih baik daya gunanya," tutur Herman.

Herman menegaskan, memperbolehkan ekspor low rank coal sama saja dengan mengizinkan ekspor bahan mentah. Hal itu tidak sejalan dengan makin menipisnya cadangan batubara.

"Saat ini, terdapat beberapa pelaku usaha tambang batubara yang dengan sengaja menghambat kelancaran program nilai tambah. Alasannya, dapat mengganggu rencana produksi mereka ke depan," ujar dia.

(nrs/dnl)