DPR Bantah Rumor Suap Rp 100 Miliar untuk Batalkan Pencabutan Capping Listrik

Jakarta - Pencabutan capping (batas) kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk industri masih menyisakan kekisruhan dan kini muncul pula rumor suap hingga Rp 100 miliar. Namun baik DPR maupun pengusaha membantah adanya suap untuk membatalkan pencabutan capping listrik industri tersebut.

"Ha ha ha rumor itu, tidak benar," kata Wakil Sekjen Apindo Franky Sibarani kepada detikFinance, Rabu (9/2/2011).

Pihak DPR-RI dalam hal ini Komisi VII, melalui Wakil Ketua Komisi Effendi Simbolon juga menegaskan rumor itu tidak benar. Menurutnya, untuk apa DPR menerima sogokan dan ia pun tak berpikir kalangan pengusaha melakukan seperti itu.

"Ahh nggak ada itu, saya yakin Apindo nggak ada berpikiran untuk seperti itu. Saya pastikan tidak ada. Buat apa mereka menyogok DPR? lagi pula buat DPR untuk apa," tegas Effendi saat dihubungi terpisah.

Effendi menambahkan, saat ini justru DPR khususnya Komisi VII masih menunggu pembahasan dengan pemerintah khusus mengenai capping tarif listrik. Ia berharap masalah kisruh capping bisa segera selesai karena kasihan dengan pengusaha yang harus menerima ketidakpastian.

Ditempat terpisah Direktur Bisnis dan Manajemen Risiko PT PLN (Persero) Murtaqi Syamsuddin mengatakan kabar tersebut itu adalah rumor. Ia meminta masalah capping tarif listrik ini ditanyakan dengan menko perekonomian Hatta Rajasa.

"Nggak tahu lah, itu rumor jangan tanya saya," kata Murtaqi.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa hari ini mengatakan pihaknya sudah mempertemukan pihak PLN, Menteri ESDM dan Kementerian Keuangan soal capping. Ia menegaskan bahwa capping itu pada awalnya atas kesepakatan antara pemerintah dan DPR, sehingga jika ada perubahan harus harus ada kesepakatan DPR dengan pemerintah.

Rencananya pada tanggal 15 Februari 2011 Menteri ESDM dan Komisi VII DPR-RI akan melakukan pertemuan soal capping tarif listrik.

Seperti diketahui, capping listrik industri telah dicabut dan masih menyisakan kontroversi. Pada Juli 2010 lalu pelaku industri dan bisnis mendapat kebijakan kenaikan TDL dengan pola capping maksimal 18%.

Kemudian pada periode 1 Oktober 2010 pelanggan listrik bisnis seperti mal, hotel, perkantoran telah lebih dahulu dicabut batas kenaikan capping 18% sementara untuk pelanggan industri tetap memakai pola capping.

Namun per Januari 2011, tidak ada lagi capping sehingga terjadi kenaikan TDL industri di atas 18% atau tepatnya sekitar 20-30% sehingga memunculkan protes dari kalangan pengusaha. DPR dan menteri ESDM Darwin Saleh menyalahkan PLN karena mencabut capping tanpa izin sehingga menimbulkan kontroversi.

(hen/qom)