SBY Janji Kasih Insentif Bagi Industri Padat Karya

Bogor - Perusahaan-perusahaan besar yang menyediakan dan menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah banyak telah ikut membantu program pengurangan kemiskinan.
Terhadap bidang usaha ini diupayakan akan diberikan insentif oleh pemerintah.

Demikian kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menutup rapat pematangan rencana induk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Istana Bogor, Bogor (22/2/2011). Rapat diikuti seluruh anggota KIB II, gubernur dan pimpinan BUMN itu berlangsung sejak Senin (21/2/2011).

“Perlu insentif khusus bagi perusahaan besar yang menyediakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja yang besar. Jangan sama ratakan dengan yang lain seolah itu sama,” ujar SBY.

Menurutnya, semakin banyak tenaga kerja yang diserap maka masyarakat mendapatkan sumber penghasilan. Seiring dengan penghasilan yang diterima, artinya masyarakat juga semakin mampu memperbaiki ekonomi keluarga dan sekitarnya.

“Maka kemiskinan ikut berkurang,” ujarnya.

Penanggulangan pengangguran tidak semata pada pemberian insentif kepada perusahaan besar. Jajaran pemerintah juga punya kewajiban untuk menyediakan
lapangan kerja baru dengan menggerakan ekonomi daerah.

Yakni dengan melakukan optimalisasi ekonomi daerah sesuai koridor dan kluster pembangunan. Serta mendorong muncul wirausaha baru dengan memperluas jangkauan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penambahan nilai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

“Semakin banyak wirausaha, maka makin banyak lapangan kerja dan tenaga kerja yang diserap,” papar SBY.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa ditempat yang sama menjelaskan ada banyak pertimbangan sebelum sebuah perusahaan besar mendapatkan insentif. Yaitu tidak
semata berpatokan pada jumlah tenaga kerja yang diserap, namun juga dampak keberadaan perusahaan itu terhadap ekonomi lokal.

“Misalnya ada investor mau bikin pabrik sepatu di Cakung dengan tenaga kerja 2 ribu orang, lalu minta tax holiday. Ya nggak bisa, sebab di sana sudah banyak
pabrik. Lain soal bila ada ivestor mau buka agroindustri di Papua yang menyerap 200 tenaga kerja dan sudah puluhan putra daerah yang dididiknya, itu bisa
(mendapat insentif -red),” papar Hatta.

Program penuntasan penanggulangan penangguran merupakan satu dari tiga program prioritas yang diputuskan dalam rencana induk perpecatapan dan perluasan pembangunan ekonomi 2025. Dua program prioritas lain adalah meninggkatkan surplus beras dan penuntasan kemacetan lalu lintas Jakarta.

(lh/hen)