Menperin: Kita Berutang Budi dengan Jepang

Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat akhirnya berubah pikiran terhadap sikapnya mengenai permintaann penambahan ekspor gas ke Jepang. Hidayat menilai bagaimana pun Indonesia berutang budi dengan Jepang terutama saat tsunami melanda Aceh 2004 lalu.

"Kita berutang budi pada Jepang karena dulu menolong tsunami Aceh jadi  kalau satu-satunya keinginan meningkatkan impor gas kita harus pertimbangkan untuk diberikan dengan catatan sekaligus kita memikirkan agar pasokan kita dicukupi," kata Hidayat di kantornya Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (23/3/2011)

Saat ini kata Hidayat, pemerintah sedang memikirkan tambahan pasokan gas untuk Jepang, sekaligus berupaya menambah produksi gas. Di sisi lain pemerintah juga harus tetap menjamin pasokan gas di dalam negeri khususnya untuk kebutuhan industri.

"Kalau untuk pasokan ke Jepang itu rencananya dari (blok) Mahakam. Jadi memang  untuk mencukupi sektor industri tahun per tahun, mulai tahun ini juga mencukupi infrastrukturnya, seperti recieving terminal gas dan  sebagainya. Jadi dalam dua tahun, infrastrukturnya kita selesaikan," katanya.

Hidayat juga mengatakan musibah yang menimpa Jepang, disisi lain berimbas positif  terhadap pelaku industri Jepang yang berpikir untuk merelokasi pabriknya ke Indonesia. Potensi relokasi industri yang memungkinkan adalah industri komponen bagi otomotif dan elektronik.

"Sehingga manufaktur sudah dibuat di sini itu jadi penunjang dan harus menyiapkan memfasilitasi, tapi baru jadi pembicaraan understanding, kami
belum bicara serius," katanya.

Padahal beberapa waktu lalu MS Hidayat menilai Indonesia tak mungkin memberikan bantuan pasokan minyak dan gas ke Jepang. Terutama karena kurangnya pasokan gas bagi industri dalam negeri.

Selain itu, menurut Hidayat, jika pemerintah mengabulkan permintaan Jepang untuk menambah pasokan migas ke negara 'Matahari Terbit' tersebut, maka dampak politisnya akan sangat besar di dalam negeri. Karena industri masih sangat kekurangan pasokan gas.

"Saya kira nggak mungkin karena kebutuhan dalam negeri kita begitu besar, namun akan sangat berdampak politik kalau kekurangan itu kita biarkan terus," ujar Hidayat Jumat (18/3/2011).
(hen/dnl)