Kebanyakan Aturan, RI Ketinggalan Garap Mobil Murah

Jakarta - Banyak peraturan berbelit di Indonesia membuat pengembangan mobil murah berjalan lambat. Pengembangan mobil murah di Indonesia masih kalah jauh dibandingkan Thailand.

Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian, Budi Darmadi ketika ditemi di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (25/7/2011).

"Thailand kan tidak seketat itu persyaratannya," cetus Budi.

Dia mengatakan, beberapa perusahaan mobil sudah tertarik untuk untuk ikut dalam program low cost car dan green car yang akan dicetuskan oleh pemerintah. Namun, perusahaan tersebut belum akan menunjukkan komitmennya, hanya sekadar tertarik.

Budi Darmadi menyebutkan beberapa perusahaan mobil yang sudah menyatakan tertarik untuk ikut dalam pengembangan low cost car dan green car.

"Sudah ada beberapa yang interested, Daihatsu interested, Suzuki interested, Nissan interested, dan kemungkinan Toyota juga interested. Perusahaan mobil Jepang sudah beberapa yang bertanya-tanya, tapi baru taraf menjajaki," katanya.

Budi menjelaskan, keikutsertaan perusahaan-perusahaan otomotif tersebut nantinya akan membawa banyak keuntungan untuk Indonesia khususnya dalam bidang kemandirian teknologi. Perusahaan-perusahaan yang ikut dalam pengembangan low cost dan green car nantinya harus membuat teknologi mesinnya di Indonesia.

"Low cost green car itu dikaitkan dengan kemandirian di bidang teknologi sehingga siapa pun yang ikut itu harus membuat power train engine di indonesia, itu akan membuat kita mandiri di bidang teknologi," jelasnya.

Budi menambahkan, pemerintah banyak menerapkan persyaratan untuk perusahaan yang ingin ikut mengembangkan low cost and green car di Indonesia. Karena itu, Budi menilai akan memakan waktu yang lama.

"Kan ada kemandirian di bidang teknologi sebagai persyaratan itu kebijakan bersama, ready berapa tahun, lalu poin apa saja level of penetary, assembling bagaimana, machine bagaimana, lalu casting, itu tidak gampang, pemerintah ingin dapat itu, maka discuss selama 1-2 tahun, kapan mereka bisa," paparnya.

(ade/dnl)