Hal ini diungkapkan oleh Agus saat ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (9/9/2011).
"Sekarang kita sudah bicara BlackBerry. Market segitu besar, potensi segitu besar, dan akan gunakan pasar Indonesia tapi tidak produksi di Indonesia. Kamu harus sikapi," ujar Agus kepada wartawan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan pemerintah berencana akan menyiapkan disinsentif terhadap produsen yang produknya tidak diproduksi di dalam negeri tetapi dipasarkan di Indonesia. Sehingga harus dibuat aturan yang membuat investor lebih tertarik investasi di Indonesia jika sasaran marketnya disini seperti produk BlackBerry (BB).
"Sebagai contoh BB misalnya dia mau bikin di Malaysia tapi marketnya Indonesia apa ya, samacam PPN tambahan atau PPnBM (pajak penjualan barang mewah) tambahan sehingga orang tertarik investasi di sini," kata Hidayat.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan menyebutkan penjualan BB di Indonesia termasuk yang laris manis. Pada tahun depan, penjualan BB di Tanah Air diperkirakan akan menembus 4 juta unit dengan nilai rata-rata US$ 300 per unit.
Hal ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan penjualan BB di Malaysia yang hanya sekitar 400 ribu unit per tahun. Namun pemerintah menyesalkan keputusan produsen BB yaitu Research In Motion (RIM) yang lebih memilih Negeri Jiran Malaysia sebagai basis produksi BB di ASEAN.
Namun, Wacana mengenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) terhadap produk BlackBerry menimbulkan pro kontra. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Bambang Brodjonegoro memperkirakan jika produk BlackBerry dikenakan pajak barang mewah maka akan banyak mengundang penyelundupan.
Gita mengatakan, produsen BlackBerry yaitu Research In Motion (RIM) diperkirakan akan meraup penjualan hingga Rp 10,2 triliun dari pasar Indonesia pada tahun depan.
Perkiraan penjualan fantastis ini membuat pemerintah merasa tak rela jika pabrikan asal Kanada itu lebih memilih membangun pabrik di Malaysia dengan perkiraan penjualan hanya Rp 1 triliun per tahun atau 400.000 unit per tahun.
(dnl/hen)











































