Kasus BlackBerry Bukti Pemerintah Tak Sensitif Ikuti Perkembangan Zaman

Jakarta - Rencana pemberian disinsentif kepada produsen BlackBerry, Research in Motion melalui pengenaan pajak penjualan barang merwah (PPnBM), membuktikan pemerintah terbukti tidak sensitif terhadap perkembangan zaman.

Mestinya pemerintah harus lebih berani memberi 'tawaran menarik' agar investor berbasis teknologi mau membangun pabriknya di Indonesia, bukan dengan memberikan disinsentif

Menurut Ketua Umum HIPMI, Erwin Aksa, sebagai industri pioneer BlackBerry atau sejenisnya, tentu mempunyai pertimbangan bisnis yang matang saat mereka memilih basis produksi di Malaysia atau negara lain di ASEAN.

"Kita harus melihat RIM adalah pioneer. Dengan value yang kecil maka mau membangun dimana saja, cost-nya tidak tinggi. Tapi mereka akan terpengaruh dengan infrastruktur atau skema perpajakan yang berlaku," ungkap Erwin di Hotel Brawijaya, Jakarta, Selasa (13/9/2011) malam.

BlackBerry akhirnya memilih Malaysia sebagai basis produksi, meski pasar telepon pintar terbesar ada di Indonesia. Erwin menilai masalah ketersediaan infratruktur dan juga bahan baku membuat RIM tidak lagi memilih Indonesia.

"Malaysia itu sudah sejak lama integrated untuk elektronik. Dimana kebutuhan untuk menyediakan bahan baku seperti chip, motherboard lebih dekat. Kalau di Indonesia belum tentu. Pemerintah tidak sensitif akan perkembangan zaman. Jadi harus lebih berani. Mungkin Malaysia memberi pajak nol, atau pembebasan listrik. Kita tidak tahu pasti, atau kasih tanah," jelasnya.

Pemerintah diminta segera berbenah. Sadar bahwa penyediaan infrastruktur yang memadai, menjadi faktor penarik investor untuk memilih Indonesia sebagai basis industri. Seperti halnya Thailand sebagai basis industri otomotif ASEAN.

Pemerintah harus menghilangkan sikap feodalisme, yakni konsep pejabat harus dilayani. Sikap ini tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman.

"Indonesia itu demand-nya besar, kalau nggak bangun pabrik akan rugi. Namun yang paling besar biayanya adalah logistik. Untuk itu penting bangun infrastruktur," ucap Erwin.

"Indonesia tidak lagi sendiri. Dalam wacana ASEAN free trade, tidak lagi batasan antar negara. Kita lihat mobil impor utuh dari Thailand, masuk Indonesia karena biayanya kecil sekali," imbuhnya.

Terobosan juga tidak hanya dilakukan pemerintah pusat, tapi juga daerah. Dimana ada kolaborasi yang apik antara Kementerian dengan para pemimpin daerah.

Wilayah Banten misalkan. Tidak lagi ditemukan lahan nganggur dekat pantai, karena semua telah penuh terisi oleh pabrik-pabrik kimia. Saat pemintaan akan investasi di industri kimia tetap tinggi, apa yang bisa dilakukan pemerintah?

"Banten, Cilegon sudah penuh. Mana lagi ada lahan dekat pantai, dan lautnya dalam? Kita harus berpikir jangka panjang. Nanti tidak ada lagi investor pabrik kimia yang bisa masuk (berinvestasi). Kan pemerintah bisa melakukan reklamasi untuk membuat kawasan industri baru," tegas Erwin.

(wep/qom)