"Ada diskriminasi antara Cirebon dengan Kaltim, kami tak setuju dihentikan ekspor rotan ini karena sebenarnya yang diekspor itu bukan rotan gelondongan tapi rotan yang sudah jadi namun bukan kursi. Rotan Kaltim hampir punah karena masyarakat yang beralih ke sawit, bukan berarti daerah ini tak nasionalis, selama ini ada peraturan untuk dipasok dalam negeri, berarti Jawa harus wajib pakai dan wajib beli," kata Ketua Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Kaltim Majedi Effendi di kantor Kadin, Selasa (8/11/2011).
Ia mendesak pemerintah dalam mengambil kebijakan soal stop ekspor rotan, jangan melihat satu daerah saja yaitu Cirebon. Majedi mengaku selama ini tak pernah dipanggil oleh pemerintah pusat terkait rencana penghentian ekspor rotan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada 350 jenis rotan di Indonesia tapi yang dipakai industri hanya 7-8 jenis, penghasilan rotan 300-400.000 ton per tahun. Kebutuhan dalam negeri hanya 10-15.000 ton per tahun. Jadi kelebihan rotan ini tidak akan terserap," timpal Sekjen Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia Lisman Sumarjani.
Ketua Umum Apri Sabar Nagarimba Liem mengatakan terkesan pemerintah saat ini tidak mau mendengarkan pelaku usaha hulu rotan dan petani rotan. Untuk itu ia meminta agar ada temu nasional antara pemerintah dengan pelaku industri rotan dari hulu hingga hilir di seluruh Indonesia.
"Kita sudah memberi peluru untuk membangun industri mebel, malah sekarang peluru itu sudah menyerang kita, yang kita minta di sini adalah keadilan usaha," katanya.
Merangkum sikap para pelaku rotan tersebut, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagagan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur mengatakan akan memfasilitas pelaku usaha rotan terkait rencana penghentian ekspor rotan.
"Ya nanti kita usahakan pertemuan nasional paling cepat November setelah ASEAN Summit," katanya.
(hen/dnl)











































