DPR Nilai Larangan Ekspor Rotan Tidak Tepat

Jakarta - Wakil rakyat menilai kebijakan pemerintah dalam pelarangan ekspor bahan baku rotan kurang tepat. Pemerintah seharusnya menerapkan Domestic Market Obligation (DMO) guna mengatasi kekurangan bahan baku bagi industri rotan.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Ecky Awal Mucharam, dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu (4/11/2011).

"Lebih baik menggunakan kuota DMO, ada kewajiban untuk mengalokasikan beberapa persen dari produksi untuk dijual di dalam negeri. Sedangkan sisanya boleh diekspor. Hal ini lebih adil kepada petani rotan," ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Menurutnya, larangan ekspor rotan justru merugikan petani. Kebijakan baru Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan juga dianggapnya bias. Karena selama ini bahan baku berasal dari pulau luar Jawa, sedangkan industri rotan berkecimpung di pulau Jawa.

"Seharusnya sebelum mengeluarkan larangan ekspor bahan baku rotan, pemerintah harus membangun dulu industri rotan di daerah-daerah penghasil rotan di luar Jawa. Sehingga tenaga kerja yang terkena imbas larangan ekspor dapat terserap oleh industri tersebut," sanggahnya.

DPR pun ragu atas kesiapan pemerintah dalam pengawasan atas larangan ekspor rotan. Karena dengan adanya kebijakan ini, perdagangan ilegal akan marak.

Ecky juga menyampaikan, fraksi PKS sangat mendukung pembangunan industri rotan. Adanya industri akan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. "Namun hal ini harus dilakukan dengan benar, jangan sampai membunuh petani rotan," tuturnya.

Seperti dikabarkan sebelumnya, Gita Wirjawan resmi melarang ekspor bahan baku rotan karena untuk menjaga ambang lestari sumber daya rotan dan hutan, serta meningkatkan utilisasi industri dan ekspor produk rotan, dan mencegah terjadinya penyelundupan akibat masih diperbolehkannya ekspor jenis-jenis rotan tertentu.

"Kami menutup ekspor bahan baku rotan dengan keyakinan akan terjadi penyerapan oleh industri di dalam negeri," ujar Gita waktu itu.

"Selain itu, pembangunan sentra produksi ke depan tidak hanya difokuskan di pulau Jawa tetapi akan dikembangkan di seluruh Indonesia. Dan tak kalah pentingnya, peningkatan usaha untuk terjadinya alih teknologi dari luar yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas produk melalui pengembangan," ucap Gita.

(wep/wep)