MS Hidayat: Mobil Esemka Masih Tahap Penguasaan Teknologi di SMK

MS Hidayat: Mobil Esemka Masih Tahap Penguasaan Teknologi di SMK

Feby Dwi Sutianto - detikFinance
Selasa, 03 Jan 2012 15:29 WIB
MS Hidayat: Mobil Esemka Masih Tahap Penguasaan Teknologi di SMK
Jakarta -

Menteri Perindustrian MS Hidayat angkat bicara soal kontroversi penggunaan mobil Esemka hasil rakitan siswa-siswa SMK sebagai mobil dinas. Menurutnya terlepas dari itu, saat ini mobil Esemka merupakan mobil yang masih tahap penguasaan teknologi untuk pendidikan di sekolah kejuruan.

"Mobil Esemka saat ini masih dalam tahap penerapan penguasaan teknologi dalam rangka pendidikan di SMK," tegas Hidayat kepada detikFinance, Selasa (3/1/2012)

Menurutnya bagaimanapun pemerintah akan mendukung segala macam karya inovasi. Termasuk mendukung pengembangan permesinan bagi embrio mobil-mobil nasional.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kementerian perindustrian mendukung inovasi engineering dari dalam negeri antaralain Mobil ESEMKA, GEA, TAWON, MAHATOR, Bus gandeng KOMODO-AAI," jelas Hidayat.

Heboh soal mobil Esemka berawal ketika Walikota Surakarta, Joko Widodo (Jokowi) menjadikan mobil Esemka hasil rakitan siswa-siswa SMK sebagai mobil dinas. Namun tindakan ini dianggap ceroboh oleh sebagian orang termasuk Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo.

Bibit mengatakan seorang pejabat harus memberikan teladan baik dalam mengambil keputusan. Pejabat mengambil keputusan harus dengan berbagai pertimbangan yang matang dari berbagai sisi. Tidak diperkenankan seorang pejabat mengambil keputusan secara sembrono hanya karena ingin cari muka dan popularitas.

"Bangga itu boleh. Bangga bahwa anak-anak kita bisa berkarya luar biasa. Tapi kebanggaan itu yang terukur dong. Lha ini belum apa-apa, teruji saja belum kok sudah ada yang berani pasang pelat nomor (untuk kendaraan dinas -red). Sembrono itu namanya. Kalau nanti sampai nabrak kebo gimana. Tidak usah cari muka lah," sergah Bibit.

Hal senada disampaikan oleh Bupati Wonogiri, Danar Rahmanto. Menurut bupati yang juga pemilik perusahaan otobus tersebut, dalam memilih kendaraan apalagi untuk kendaraan dinas pejabat, hal yang utama adalah harus dilengkapi dengan sertifikat resmi lulus uji kelaikan dan memenuhi standar keselamatan.

"Kalau cuma sekadar merakit, saya juga punya karoseri sendiri. Juga bukan karena saya tidak mau menggunakan kendaraan buatan anak-anak sendiri, tapi juga harus sesuai aturan yang ada. Jika semua persyaratan kelaikan jalan itu terpenuhi, bagus juga menggunakan kendaraan itu karena harganya murah sehingga bisa efisiensi anggaran," ujar Danar.

(hen/dnl)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads