Indonesia Sulit Lepas dari Garam Impor

Jakarta - Pemerintah menyatakan produksi garam nasional terus mengalami penyusuran tiap tahun. Dengan tingginya kebutuhan konsumsi, maka Indonesia masih harus mengimpor garam.

Dirjen Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian Panggah Susanto mengatakan, perhitungan sementara produksi garam nasional tahun ini sekitar 1 juta ton. Namun ada penyusutan 20-30% menjadi sekitar 800 ribu ton. Sementara kebutuhan total garam nasional tahun ini sekitar 3 juta ton. Kekurangannya harus diimpor.

"Garam itu kita akan perkuat program-program garamnya terkait dengan intensifikasi maupun ekstensifikasinya. Perhitungan sementara berdasarkan verifikasi sekitar 1 jutaan ton, tetapi itu masih belum dihitung penyusutan. Itu dari data di lapangan, dari petani. Penyusutannya sekitar 20-30 persen. 800 ribuan ton lah. Tahun 2012 kita proyeksinya kira-kira kebutuhan total 3 jutaan ton. Yang konsumsi 1,4 juta ton. Pemenuhannya kemungkinan kita harus impor " kata Panggah di kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (9/1/2012).

Menurut Panggah, pemerintah menyiapkan program-program garam untuk memperkuat produksi di tahun ini lewat intensifikasi ataupun ekstensifikasi, agar jumlah impor garam makin berkurang.

Panggah menyatakan pada prinsipnya, kalau produksi dalam negeri ada maka itu yang diserap dulu. Kalau produksinya kurang, maka harus impor dan tidak ada yang bisa membendung itu. Oleh karena itu pemerintah akan terus melakukan strategi-strategi yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas garam.

"Kalau yang intensifikasi terkait dengan penataan lahan di sentra-sentra produksi garam. Pertama di Madura, Sumenep, Sampang. Tempat lain Cirebon. Khususnya nanti yang terkait dengan infrastruktur di lahan itu. Jadi nanti ada pematang-pematang yang dilebarkan supaya ada akses masuk ladang-ladang dan juga perbaikan di saluran-saluran," tambahnya

Untuk ekstensifikasi akan dikonsentrasikan wilayah industri garam di NTT yaitu di Nagakeo, Teluk Kupang, dan Ende. Ketiga daerah ini sedang dalam tahap pengembangan. Pemerintah juga telah melakukan penyamaan data untuk menghindari kesalahan data seperti yang terdahulu.

"Penyamaan data di kantor saya. Setelah kita hitung sama-sama dengan perdagangan, asosiasi, dan juga kelautan,produksi dan kebutuhan sudah kita buat dan kalau impor, kita lihat dulu. Kalau produksi dalam negeri naik, impor kita kurangi. Dalam situasi anomali cuaca ini kita tidak bisa menebak-nebak berapa," katanya.


(dnl/dnl)