Apindo dan Kadin Tak Satu Suara Soal Pembatasan BBM

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berbeda pendapat tentang kebijakan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Kadin lebih mendukung ada pembatasan, sementara Apindo lebih memilih ada kenaikan BBM dengan catatan bertahap.

Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto berpendapat pembatasan subsidi BBM yang dilakukan pemerintah perlu didukung.

"Kadin bukan tidak anti subsidi, namun guna efisiensi dan subsidi tepat sasaran, dan kami melihat harga minyak dunia yang terus bergejolak, kami mendukung upaya pemerintah untuk pembatasan subsidi," ujar Suryo, saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kadin, Apindo, UMKM dan Gaikindo dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (18/1/2012).

Menurut Suryo, saat ini di negara lain yang lebih miskin dari Indonesia sudah mengkonsumsi BBM sesuai dengan harga internasional. "Namun harapan kami, pembatasan subsidi ini siap, dan tepat sasaran. Kadin pun melihat pembatasan subsidi BBM yang akan dilakukan adalah wajar dengan kondisi ekonomi saat ini," ujarnya.

Suryo, mencontohkan ketika era Presiden Soeharto, subsidi kelapa sawit hanya satu kali saja, namun dampaknya seperti saat ini Indonesia menjadi negara terbesar pengekspor kelapa sawit.

Berbeda dengan Suryo, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Anton Djoenoes Supit, lebih memilih agar pemerintah menaikan harga BBM secara bertahap.

"Kita dari Apindo tidak masalah kalau harga BBM naik, tapi secara bertahap, bahkan mulai Rp 1000 naiknya pun tidak masalah," ujar Anton.

Menurut Anton, kenapa pihaknya tidak mendukung upaya pemerintah pembatasan BBM, karena kebutuhan Pertamax tidak akan dapat memenuhi kebutuhan. "Saya rasa, Pertamax sulit untuk memenuhi kebutuhan Jawa, bahkan nasional," ujarnya.

Yang harus dilakukan pemerintah ujar Anton mengamankan BBM subsidi. "Pasalnya penyelundupan, penimbunan BBM subsidi masih marak terjadi," tandasnya.

(hen/hen)