"Terlalu prematur kita menyatakan itu, yang penting Indonesia harus menyampaikan submission-nya (sanggahan) paling lambat tanggal 27 Februari (2012)," kata Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Gusmardi Bustami, kepada detikFinance, Jumat (3/2/2012)
Gusmardi menambahkan saat ini pemerintah tengah serius menyusun argumen secara ilmiah untuk melawan klaim dari AS tersebut. "Sekarang sedang disusun oleh para ahli di kementerian pertanian. Setelah submisi tersebut AS akan pelajari argument scientific yang kita ajukan, dan akan kita lihat lagi langkah apa yang akan diambil," jelasnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan tidak ada dasar yang jelas pihak AS melarang kelapa sawit Indonesia dan produk turunannya masuk AS.
"Saya kira itu harus kita jelaskan harus dilawan dan harus diberikan penjelasan dari mana dasarnya. Kalau biodiesel yang bersumber dari CPO itu tidak ramah lingkungan. Dasarnya apa? Kan jelas-jelas seluruh biodiesel itu tidak mengandung emisi karbon," kata Hatta di Istana Negara, Jakarta, Selasa (31/1/2012).
"Tidak ramah lingkungan di mananya? Nah inilah yang harus dijelaskan secara scientific secara jelas biar diargumentasi kita itu kuat. Kita tidak boleh diam hal-hal seperti itu. Karena ini membahayakan pasar kita. Itu tidak boleh," tegas Hatta.
Hatta mengatakan, tindakan AS ini sebagai suatu aksi proteksionsme perdagangan yang tidak dibenarkan dalam WTO. Karena itu pemerintah bakal mengajak pengusaha untuk melawan aksi AS tersebut.
"Apa bedanya biodesel dan CPO dengan biodesel yang lain. Itu sama! Dia tidak mengandung apa yang disebut emisi karbondioksida yang bersifat kimiawi, itu tidak ada," ujar Hatta.
Dikatakan Hatta, sudah dua kali kelapa sawit Indonesia dihadang di perdagangan internasional. Sebelumnya, Eropa juga sempat menghadang masuknya kelapa sawit asal Indonesia dengan alasan lingkungan.
(hen/dnl)











































