Proteksi CPO RI oleh AS Ancam Penerimaan Negara

Jakarta - Proteksi pemerintah Amerika Serikat (AS) terhadap minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) asal Indonesia dapat mengurangi penerimaan bea keluar. Selama ini AS menjadi salah satu pasar sawit asal Indonesia.

Dirjen Bea Cukai Agung Kuswandono menyatakan pada tahun 2012 ini harga CPO diperkirakan akan turun. Namun, tekanan semakin berat mengingat adanya pelarangan ekspor CPO dari Indonesia untuk bahan bakar seperti di AS.

"CPO ini agak bias, itungan kami di awal turun, tapi sekarang ada tekanan lagi, Amerika melakukan embargo, jadi dia akan sangat rentan terhadap isu ini, sekarang ada isu harga nanti anjlok lagi. CPO minyak sayur jadi agak beda, ya karena isu itu, tidak bagus untuk biofuel, isu ini kalau menjadi besar dan sertius, akan mempengaruhi harga CPO dalam negeri di internasional, nanti akan berpengaruh pada penerimaan kita," jelasnya saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Senin (13/2/2012).

Menurut Agung, untuk penerimaan dari bea keluar CPO, sangat berpengaruh pada faktor eksternal sehingga pihak Ditjen Bea Cukai tidak bisa mengaturnya. "CPO ini memang eksternal, kita tidak bisa menset-up harga, kalau turun ya bagaimana, ini kan progresif, kami tidak bisa memaksakan harganya," ujarnya.

Untuk itu, agar target penerimaan bea cukai tahun ini, Agung menyatakan akan melakukan extra effort guna mencegah kebocoran dan penyelundupan. "Bagi kami yang paling penting adalah maksimum effort, bekerja sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya, serapi-rapinya, supaya dapat mengurangi potensi kebocoran, potensi perembesan, potensi penyelundupan, itu kombinasi perhitungan, nanti hasilnya tercapai target," tandasnya.

Proteksi ini terkait dengan keamanan emisi sawit Indonesia hanya 17-19%, sementara persyaratan di AS minimal 25%.

Meskipun pemerintah Amerika Serikat menegaskan bahwa Indonesia masih bisa mengekspor produk sawit mentah atau crude palm oil (CPO) ke negaranya. Ketentuan lingkungan soal produk CPO pun kini masih dibahas belum menjadi keputusan.

"Jadi ada peraturan baru tapi tidak melarang impor palm oil, itu aturan agency lingkungan. Ini tidak mencegah impor, Indonesia eksportir palm oil. Jadi Indonesia masih bisa mengekspor," kata Duta Besar Amerika Serikat (Dubes AS) untuk Indonesia, Scot Marciel beberapa waktu lalu.

Menurut Scot, aturan tersebut hanya untuk program pemberian kredit bahan bakar. Jadi, jika ada perusahaan yang mengajukan ikut program kredit pemerintah Amerika Serikan dan menggunakan bahan baku minyak sawit dari Indonesia maka tidak akan diterima.

"Aturan ini menyatakan palm oil tidak qualified untuk mendapatkan kredit pada program bahan bakar karena tidak memenuhi syarat lingkungan," jelasnya.

(nia/hen)