Ini Alasan Indonesia Tak Terima CPO-nya Dicekal AS

Jakarta - Produk ekspor sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia mendapat penolakan dari Amerika Serikat (AS), pasalnya dianggap tidak ramah lingkungan, dan hanya dapar menuurunkan kadar emisi gas rumah kaca kurang dari 20%. Artinya ini tak sesuai yang disyaratkan dalam NODA EPA (Notice of Data Availability Environmental Protection Agency's).

Namun, mengapa Indonesia sangat tidak terima dengan penolakan AS tersebut, padahal ekspor sawit indonesia ke AS sangatlah kecil?

Menurut Dewan Komisi Kelapa Sawit Indonesia Rusdiana, selama ini ekspor sawit Indonesia kecil sekali ke AS. Namun ini bisa menyangkut nasib 17 juta ton ekspor sawit Indonesia kesuluruh dunia.

"Kalau hasil NODA EPA ini dibiarkan saja, sementara kita tahu dari pengambilan penelitian NODA EPA tersebut sangat tidak fair (tidak adil), ini bisa berdampak pada nama baik sawit kita," ujar Rusdiana kepada wartawan, Senin (13/2/2012).

Saat ini, Indonesia adalah produsen terbesar sawit di dunia, produksi CPO Indonesia mencapai 23 juta ton, sementara hanya 6 juta ton untuk kebutuhan dalam negeri.

"Artinya kita surplus 17 juta ton, dan harus diekspor. Kita ingin bisnis ini terus meningkat dan berjalan terus, adanya hasil NODA EPA tersebut, jelas merupakan kerugian bagi Indonesia," ujarnya.

Apalagi, kata Rusdiana, Uni Eropa saja sudah mengakui bahwa palm oil Indonesia saat ini mampu menurunkan efek gas rumah kaca mencapai 40-60%.

"Namun hasil lembaga Amerika (NODA EPA) hanya 19%, kan aneh, dan ternyata setelah kita perhatikan metodenya salah, makanya kita akan bantah hasil ini dengan memberikan argumen dan data ilmiah," tegasnya.

Apalagi AS menganggap kebijakan pemerintahan di Indonesia selalu tetap selama 10 tahun. "Kan, tidak demikian, disini, setiap ganti kepemimpinan mempnyai kebijakan masing-masing, begitu juga kalau mau nanam sawit, ada lahan ya ditanam, AS kan beranggapan lahan ini hanya untuk sawit seluas sekian dan akan berlangsung selama 10 tahun, disinikan tidak dimana aja bisa nanam sawit, itu alasan mereka bilang sawit kita tidak ramah lingkungan," tandas Rusdiana.

Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Gusmardi Bustami sebelumnya mengatakan saat ini pemerintah tengah serius menyusun argumen secara ilmiah untuk melawan klaim dari AS tersebut. Indonesia diberi waktu oleh AS hingga tanggal 27 Februari 2012 untuk menyampaikan sanggahan. Sehingga langkah mengadukan masalah ini ke WTO dianggap masih terlalu dini.

"Terlalu prematur kita menyatakan itu, yang penting Indonesia harus menyampaikan submission-nya (sanggahan) paling lambat tanggal 27 Februari (2012)," katanya beberapa waktu lalu.

(hen/hen)