Demikian disampaikan oleh Menteri Perdagangan Gita Wirjawan di kantornya, Jalan Ridwan Rais, Jakarta, Rabu (13/6/2012).
"Kita mengetahui bahwa untuk menghasilkan 600.000 ton harus dibutuhkan US$ 2 sampai 3 miliar dan listrik 1.000-1.500 MW (megawatt)," jelas Gita.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan, di tengah situasi perekonomian dunia yang tengah guncang akibat krisis di Eropa dan AS, industri tambang bisa berpotensi. Lewat hilirisasi, maka nilai tambah buat ekonomi Indonesia lebih besar ketimbang mengekspor mentah-mentah barang tambang.
"Tiongkok dan India menjadi sasaran pasaran kita oleh karena itu produk yang dikirim tidak lagi dalam bentuk sumber daya alam tetapi produk produk yang bisa mendapat nilai tambah," tutur Gita.
Seperti diketahui, pemerintah saat ini menjalankan kebijakan pengenaan bea keluar atau pajak atas ekspor komoditas dalam negeri yang diekspor mentah-mentah. Ini dilakukan agar industri hilir tambang bisa berkembang, memberi nilai tambah seperti di sektor tenaga kerja dan pendapatan.
Namun kebijakan pemerintah ini diprotes oleh pihak Jepang lewat WTO. Karena smelter-smelter yang dimiliki Jepang selama ini mendapat pasokan bahan baku dari Indonesia yang mengekspor mentah-mentah komoditas tambangnya. Namun pemerintah siap melawan tuntutan Jepang.
(dnl/ang)











































