Pengusaha akan Judicial Review Pajak Ekspor Sawit

Jakarta - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) akan mengajukan judicial review terkait penetapan pajak bea keluar (BK) atau pajak ekspor untuk ekspor Crude Palm Oil (CPO). Mereka beralasan kebijakan tersebut bisa mematikan industri sawit di dalam negeri.

Menurut Ketua Bidang Pemasaran GAPKI Susanto bea keluar yang ditetapkan pemerintah malah merugikan industri. "Seharusnya pajak itu menguntungkan negara, ini malah menjadi disinsentif untuk kita," tegas Susanto saat acara jumpa pers di Jakarta, Selasa (19/6/12).

Susanto menyebutkan, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan kementerian dan pihak-pihak terkait. "Tujuan itu akan kita capai dengan pendekatan dialog, seminar, dan semuanya dengan berbagai pihak, namun jika tidak ada way out GAPKI akan menempuh jalur hukum," katanya.

Jalur hukum ini akan ditempuh, Susanto menegaskan sejatinya pajak itu menguntungkan negara dan perekonomian, namun disini Susanto menuturkan pajak malah mematikan daya saing dan nasib industri sawit nasional.

"Tujuan pajak itu sudah jelas untuk apa, pajak salah satunya meningkatkan daya saing dan meningkatkan perekonomian nasional, bukan malah mematikan industri, akibat naiknya biaya produksi," pungkasnya.

(zlf/hen)