Sawit Asal RI Masih di 'Black List', Pemerintah Tak Patah Arang

Jakarta - Penolakan APEC terhadap usulan Indonesia untuk memasukan CPO dalam daftar produk ramah lingkungan, tidak membuat pemerintah patah arang. Pemerintah tetap yakin penjualan minyak kelapa sawit (CPO) tetap laku, kendati tidak masuk dalam daftar tersebut.

Demikian disampaikan Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (7/9/2012).

"Kita melihat bahwa permintaan CPO di banyak negara masih tinggi, artinya meskipun tanpa pemotongan bea masuk pun masih kompetitif," ujarnya.

Menurut Bambang, selain dari segi harga dan kualitas yang kompetitif, penjualan CPO Indonesia akan terbantu melalui skema kesepakatan perdagangan bebas (FTA), diantaranya dengan Pakistan dan Australia.

"Artinya masih ada chance-lah ekspor industri CPO Indonesia menembus banyak negara. Dan kita kan ekspor gak hanya ke negara APEC, kita kemana-mana kalaupun kita tidak bisa mendapatkan bea masuk nol di beberapa negara, kita masih bisa lewat jalur FTA" pungkasnya.

Pemerintah Indonesia gagal memperjuangkan CPO dalam daftar produk ramah lingkungan yang akan mendapatkan fasilitas penurunan taif menjadi maksimal 5% pada 2015. APEC memutuskan 54 kategori produk ramah lingkungan tapi tidak memuat produk CPO. Pemerintah Indo mengajukan 17 produk.

(nia/dru)