UMP DKI Rp 2,2 Juta, Pengusaha: Jokowi Tak Ingin Ada Industri Padat Karya

Jakarta - Upah minimum provinsi (UMP) 2013 yang naik signifikan seperti di DKI Jakarta masih menjadi polemik. Banyak pengusaha protes keras mengenai penetapan UMP ini, diantaranya asosiasi industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dan industri sepatu.

Sekertaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ernovian G Ismy mengungkapkan, dengan penetapan UMP ini berarti Pemerintah Daerah tidak menginginkan adanya industri padat karya di Jabodetabek.

"Berarti Gubernur (Jokowi) tidak menginginkan adanya industri padat karya ini, disuruh keluar industri ini. Kalau udah seperti ini, kita ucapkan selamat saja pada Gubernur. Orang pasti akan lari ke Jakarta. Tapi mau kerja dimana, industrinya udah pada pergi," ungkap Ernovian pada acara diskusi soal UMP di Kantor Sekretariat DPN API, di Gedung Duta Graha, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (27/11/12).

Dengan demikian, lanjut Ernovian, industri garmen atau pakaian jadi sudah tidak sanggup untuk mengikuti penetapan UMP ini.

Menurutnya, industri harus menyiapkan tambahan sekitar Rp 500.000/orang dalam sebulan. Artinya untuk suatu industri padat karya dengan jumlah tenaga kerja 8.000 orang harus menyiapkan uang tambahan Rp 4 miliar/bulan hanya untuk tambahan UMP.

"Kalau begini, kita darimana untungnya. Jangan harap ada peningkatan ekspor kalau begini," tegasnya.

Ia menambahkan masalah UMP semakin diperparah dengan tarif dasar listrik yang juga naik pada tahun 2013 nanti. Sehingga harga barang dipastikan akan naik. "Listrik juga naik, kemungkinan barang akan naik sekitar 16%. Tapi buyer juga sudah pinter. Dia tau harga benang berapa, kapas berapa. Ini sulit buat kita," katanya.

"UMP 2013 ini cermin keburukan ketenaga kerjaan di Indonesia," pungkasnya.

(zlf/hen)