James Riady: UMP Naik Tinggi, Pemerintah Wajib Beri Insentif Kepada Pengusaha

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai peran pemerintah saat ini sangat minim untuk mendorong iklim usaha di Tanah Air. Apalagi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan naik signifikan.

Wakil Ketua Umum Kadin bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Tenaga Kerja James T Riady mengatakan pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk mendorong gerak bisnis di Indonesia

"Dengan kenaikan UMP yang tinggi, dalam waktu 2-3 tahun pemerintah wajib memberikan insentif agar usaha kecil dan menengah (UKM) dan perusahaan kecil agar bisa melanjutkan dan tidak pindah keluar Indonesia," ungkap James di Hotel Aryaduta Jakarta, Rabu (28/11/2012).

Menurut James Indonesia adalah sebuah negara yang banyak memiliki tempat menarik untuk berinvestasi. Oleh karena itu untuk rencana jangka pendek pemerintah harus memberikan insentif agar perusahaan UKM dan padat karya tidak mengalami bangkrut.

"Pemerintah harus melakukan pro bisnis dan pro job dengan memberikan insentif kepada UKM dan industri padat karya," imbuhnya.

Untuk rencana jangka panjang pemerintah harus menyediakan infrastruktur dan peningkatan produktivitas para pekerja. Program pemberian double insentif adalah cara nyata yang harus pemerintah lakukan.

"Infrastruktur baru harus disiapkan dalam jangka panjang. Produktivitas juga harus ditingkatkan pemerintah harus memberikan insentif kepada pengusaha agar ada pelatihan yang dilakukan pengusaha. Mungkin diberikan double insentif. Pabrik-pabrik di Jakarta ingin minta jaminan keamanan dan pemerintah harus melakukan itu. Ini menunjukan dan perlu langkah kongkret bagi UKM agar tidak bangkrut. Tentu ini pakai dana insentif pemerintah," tandasnya.

(wij/hen)