60 Pabrik Garmen di Jakarta Resmi Ajukan Penangguhan UMP ke Jokowi

Jakarta - Sebanyak 60 perusahaan garmen asal Korea resmi mengajukan penangguhan pembayaran UMP 2013 kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hari ini.

Sebanyak 60 pabrik garmen yang mengajukan penangguhan ke Jokowi berasal dari Kawasan Berikan Nusantara (KBN) Cilincing dan Marunda, Jakarta Utara.

"Mereka telah ada di Balaikota saat ini. Mereka adalah industri garmen asal Korea yang berasal dari KBN Cilincing dan Marunda," ungkap Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang saat ditemui detikFinance di Gedung Balai Kartini Jakarta, Kamis (29/11/2012).

Gubernur DKI DKI Jakarta Jokowi telah memutuskan untuk menaikan UMP 2013 sebesar Rp 2,2 juta/bulan atau naik 44% dari tahun sebelumnya. Sarman mengatakan kenaikan ini cukup memberatkan karena posisi mereka sebagai industri padat karya bukan perusahaan besar.

"Mereka (industri garmen) itu industri padat karya bukan perusahaan besar. Jadi jelas memberatkan dan saya harapkan tetap ada kelangsungan baik dari unsur pekerja maupun pengusaha," katanya.

Sarman mengatakan jumlah perusahaan yang nantinya akan melakukan penangguhan akan bertambah. Alasannya dua kawasan industri lain di Jakarta seperti Cilandak dan Pulo Gadung belum mengkonfirmasi keberatan mereka. Kadin sudah menyiapkan posko pengaduan penangguhan bagi para pengusaha yang tidak sanggup membayar UMP 2013 kepada pemerintah.

"Kadin telah membuka posko pengaduan. Targetnya kita hanya kami mau kelangsungan pekerja dan kelangsungan pengusaha. Selain itu harus ada kesepakatan antara pekerja dan pengusaha itu yang harus dilakukan untuk jangka panjang. Sebanyak 60 perusahaan ini bakal bisa bertambah pasalnya 2 kawasan industri lain di Jakarta seperti Cilandak dan Pulogadung belum mengkonfirmasi pada kami," tandasnya.

(wij/hen)