Pengusaha Ritel Minta Dewan Pengupahan Dibubarkan Karena Kental Politik

Jakarta - Pengusaha ritel yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meminta dewan pengupahan dibubarkan, karena tidak memiliki fungsi penengah antara pengusaha dan buruh, justru keputusannya kental dengan intervensi politik.

Hal tersebut seperti diungkapkan Wakil Ketua Umum Aprindo Tutum Rahanta ketika ditemui di Senayan City, Jakarta, Selasa (18/12/2012).

"Buat apa ada dewan pengupahan kalau keputusannya kental dengan intervensi politik," kata Tutum.

Menurut Tutum, dewan pengupahan harusnya menjadi penengah jika antara pengusaha dan serikat pekerja jika tidak mencapai kesepakatan perselisihan di antara keduanya.

"Nah, kalau sudah ada kesepakatan kami (pengusaha) dengan pekerja tidak perlu diributkan, nah ini sudah bersepakat, kesepakatannya tidak dianggap dan justru berubah merugikan salah satu pihak, apalagi keputusannya hanya untuk kepentingan politis semata," ucapnya.

Jika hanya menimbulkan kericuhan antara kedua belah pihak, buat apa ada dewan pengupahan yang justru jadi beban karena dibiayai lewat APBD.

"Dewan pengupahan bubarkan saja, bebani APBD saja karena gaji mereka dibayar pakai APBD tapi keberadaan mereka tidak mengakomodasi para pihak di dalamnya," cetus Tutum.

Dewan pengupahan merupakan lembaga tingkat pusat dan daerah yang anggotanya terdiri dari pengusaha, pemerintah, dan buruh. Dewan pengupahan yang merekomendasikan kepada gubernur tentang upah minimum.

(rrd/dnl)