Kesulitan petani juga makin tinggi ketika muncul rencana pemerintah mengeluarkan peraturan untuk mengamankan produk tembakau. Padahal sektor tembakau menyumpang pendapatan negara melalui cukai rokok Rp 87 triliun/tahun.
"Akses kredit ngga boleh untuk tembakau. Memang kita dimarjinalkan. Pemerintah kan dapat cukainya seneng tapi ngasih ke kita ngga mau, baik dalam bentuk fasilitas atau sebagainya," kata Wakil Ketua Umum AMTI Budidoyo, di Jakarta, Kamis (27/12).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebenernya kita butuh kepastian hukum, sebenernya gampang saja, ruang kita ini jangan dirampas. Perhatian negara ngga ada untuk tembakau. Akses kredit saja ngga ada.Kita kan memang dimarginalkan. Harapannya kita yang petani sudah mandiri tidak menyusahkan pemerintah jadi ruang yang ada jangan diambil jadi kita kan sering panas kaloau ada isu tidak boleh menanam tembakau. Sudahlah pemerintah itu mau enaknya, jadi jangan ambigu begitu. Saya kira persoalannya itu keberpihakan ajalah," jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta kepada pemerintah untuk memberikan subsidi pupuk. "Kita ngga pernah dapet subsidi pupuk harusnya dapet. Kalau memang pemerintah concern ya harus. makanya kita sering protes," katanya.
(hen/hen)











































