Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Satria Hamid mengatakan, batalnya perusahaan tersebut berinvestasi di Indonesia karena disebabkan beberapa hal. Salah satunya, karena urusan birokrasi dan perizinan pemerintah yang bertele-tele.
"Metro AG itu sudah positif tidak mau, alasannya banyak tapi kalau makronya itu mengenai masalah perizinan mereka disini. Birokrasi bertele-tele," ungkap Satria kepada detikFinance, Minggu (6/1/2013).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan juga pemerintah cenderung menerbitkan aturan yang tidak mendukung usaha itu sendiri. Contohnya waralaba. Kalau mereka di sana tidak menggunakan sistem waralaba tapi masuk ke sini disuruh waralaba kan tidak siap. Itu berarti kan pemerintah sepihak," paparnya.
Saat ini, Satria memperkirakan ada lebih dari 5 ritel asing yang berniat untuk masuk ke Indonesia. Namun, perusahaan tersebut masih menjajaki pasar Indonesia mencakup regulasi dan iklim usahanya. Satria mengatakan, pemerintah harus lebih memperhatikan hal ini.
"Mereka melihat kepastian hukumnya dulu di sini. UMP dan TDL cenderung memang salah satu faktor yang menghambat, terutama mengenai masalah perburuhan itu meningkat terus. Pemerintah juga harus melihat hal ini. Kalau buat peraturan ya mereka dipermudah," katanya.
Seperti diketahui, pasar ritel di Indonesia menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Tahun lalu, data Aprindo mencatat pendapatan ritel mencapai Rp 135 triliun dari total outlet anggota Aprindo sebanyak 18 ribu otulet. Angka pendapatan tersebut naik dari tahun 2011 yang mencapai Rp 120 triliun.
"Tahun ini target kita meningkat 10% saja sudah bagus. Ditambah masuk yang baru," tandasnya.
(zlf/nia)











































