Pengusaha Pasrah PP Tembakau akan Pangkas Konsumsi Rokok di Indonesia

Jakarta - Pemerintah telah memberlakukan Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Aturan baru tersebut diyakini oleh pengusaha akan mengurangi konsumsi rokok di Indonesia.

"Pasti ada dampaknya, terutama penurunan konsumsi rokok di Indonesia," kata Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Muhaimin Mufti kepada detikFinance, Minggu (13/1/2013).

Pasalnya, banyak aturan yang ada dalam PP Tembakau itu antaralain soal aturan produksi, aturan konsumsi rokok, promosi produk (iklan) dan banyak lagi yang dibatasi dan dikendalikan oleh pemerintah.

"Karena aturan ini banyak membatasi konsumsi rokok, berpromosi, kemasan dan lainnya, sehingga akibat yang pasti terjadi yakni penurunan konsumsi rokok," ucap Mufti.

Contoh paling terlihat kata Mufti, aturan Pemda DKI Jakarta terkait kawasan rokok. "Itu lama-lama membuat orang malas merokok terlalu sering, karena harus mencari tempat yang telah disediakan untuk merokok khususnya bagi pegawai perkantoran," ungkapnya.

Namun, walaupun aturan tersebut banyak membatasi ruang gerak industri rokok, kata Mufti industri rokok menerima aturan tersebut. "Tapi kami terima aturan ini, ada kepastian hukum," ujarnya.

Mufti mengakui, bahwa produk rokok merupakan produk kontroversial.

"Ya kami akui rokok ini produk kontroversial, disatu sisi memberikan pendapatan ke negara melalui cukai Rp 80 triliun (per tahun), penyerap lapangan kerja lebih dari 6 juta pekerja, tetapi disisi lain berisiko terhadap kesehatan," tandasnya.

(rrd/hen)