.webp)
Melonjaknya harga bawang merah hingga menembus Rp 50.000/Kg beberapa waktu terakhir sangat dirasakan sentra industri kecil bawang goreng di Kuningan, Jawa Barat. Mereka juga kesulitan bahan baku, sehingga saat ini hanya ada 35 industri bawang goreng di Kuningan.
Wakil Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Jawa Barat Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Iwan Gunawan mengatakan, saat ini sentra UKM pembuat bawang goreng yang bekerjasama dengan Indofood di daerah Kuningan, Jawa Barat mengaku harga jual bawang goreng naik dua kali lipat dari harga semula yang hanya Rp 40.000 per kg.
Ia menuturkan hal ini membuat banyak industri kecil terpukul karena lonjakan harga dan suplai yang terbatas. Saat ini hanya ada 35 produsen bawang goreng olahan yang tetap bertahan, padahal sebelumnya lebih banyak jumlahnya yang beroperasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Iwan menjelaskan, pemerintah seharusnya bisa lebih cermat dan transparan mengatur tata niaga pertanian seperti bawang merah. Hal itu menyebabkan masyarakat baik konsumen maupun produsen seperti industri di Kuningan sulit mendapatkan pasokan bawang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Persoalan ini berkali-kali terjadi, dulu sapi dan kedelai, sekarang bawang. Pengaturan tata niaga tidak transparan sehingga sulit dapat pasokan. Itu kan supply and demand, permintaan banyak, persediaan sedikit, harga jadi luar biasa," paparnya.
Ia mengatakan pemerintah perlu memperhatikan produktivitas petani bawang dari budidaya sampai pasca panen. Hal itu memungkinkan pemerintah untuk tahu pasti berapa produksi, konsumsi, dan kebutuhan masyarakat akan bawang. Tata niaga harus lebih transparan agar mata rantai terhadap industri menjadi jelas.
"Tata niaga harus lebih transparan. Selundupan bawang impor juga perlu diperhatikan, ini merugikan petani dan pedagang," kata Iwan.
Menurutnya, pemerintah perlu mencermati infrastruktur dengan melakukan balai checking. Dengan adanya itu, arus keluar masuknya bawang ke suatu daerah bisa dicek. "Jadi yang masuk berapa, yang keluar berapa. Ini kan jadinya jelas," kata dia.
Selain itu, dia juga mengatakan, persoalan bawang tidak seharusnya diserahkan sepenuhnya ke mekanisme pasar karena hal ini akan menyebabkan permainan harga. "Infrastruktur pemerintah dan pertanian harus dijaga jangan sepenuhnya diberikan ke mekanisme pasar, sehingga tidak ada permainan harga," ujarnya.
