Pengusaha Ini Siap Bangun Smelter Rp 7 T, Asal Didukung Freeport & Newmont

Jakarta - Mulai 2014 pemerintah Indonesia bakal melarang ekspor bahan tambang mentah untuk menghidupkan industri pengolahan tambang. Namun pabrik pengolahan (smelter) memerlukan investasi yang mahal, sehingga aturan ini sulit terealisasi.

Ada seorang pengusaha dalam negeri yang menyanggupi pembangunan pabrik pengolahan tambang (smelter) ini. Namun pengusaha ini ingin mendapatkan jaminan dari perusahaan tambang dalam negeri.

"Kami bisa bangun pabrik smelter, kita sudah FS (feasibility study) sudah ada izinnya, tapi masalahnya belum ada jaminan pasokan bahan baku, kalau nggak ada bahan baku apa yang mau kita olah," ujar Presiden Direktur Indosmelt M. Natsir Mansyur ketika ditemui di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Jumat (3/5/2013).

Dikatakan Natsir, pendanaan sudah disiapkan sebesar US$ 800 juta atau sekitar Rp 7,6 triliun, baik berasal dari dana perusahaan maupun dari konsorsium.

"Dananya sudah kami siapkan US$ 800 juta baik dari dana perusahaan sendiri maupun dari konsorsium," ungkapnya.

Namun yang menjadi masalah, kata Natsir, sampai saat ini belum ada jaminan pasokan bahan baku dari Freeport dan Newmont Nusa Tenggara (NNT).

"Kalau ada jaminan 400.000 ton per tahun konsentrat tembaga dari Freeport dan Newmont maka 2017 pabrik ini sudah jalan, tapi sampai saat ini belum ada kesepakatan sama sekali," ujarnya.

Kata Natsir, pembangunan smelter bagi Freeport dan Newmont dianggap tidak feasibel atau layak, dan tidak ekonomis atau menguntungkan.

"Karena mereka keruk itu mineral untungnya besar 85%, kalau bangun smelter untungnya hanya 5% tentunya bagi mereka tidak ekonomis. Nah kalau mereka nggak mau bangun biar kita pengusaha pribumi yang bangun, tapi kasih kita jaminan pasokan bahan baku kalau nggak ya apa yang kita olah," tandasnya.

(rrd/dnl)