.webp)
Menteri Perindustrian MS Hidayat meminta Menteri Keuangan baru Chatib Basri mengubah atau merevisi aturan intensif pajak untuk industri, yang dikeluarkan era Menkeu Agus Marto. Apa jawaban Chatib?
Chatib mengatakan, saat ini tidak mendesak diperlukan insentif baru untuk industri. Namun dia siap mengubah skema-skema aturan insentif yang ada saat ini.
"Pertanyaannya adalah, apakah harus insentif baru? Not necessarily, karena seringkali insentif yang ada sudah ada tapi tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Saya ambil contoh tax holiday itu hanya 2 perusahaan yang bisa. Itu kita bisa duduk untuk melihat jangan-jangan skemanya itu tidak sepenuhnya cocok, walaupun insentifnya ada. Jadi tidak serta merta bahwa kita harus create insentif baru," tutur Chatib usai dilantik Presiden SBY di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/5/2013).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Hidayat meminta Chatib untuk mengubah aturan lama soal investasi.
"Kemungkinan ada revisi (aturan) dan lebih merangsang investasi tetapi tidak membahayakan fiskal kita. Harus ada strategi biar orang mau datang. Kemudian dihitung multiplier effect. Sekarang ini kurang menarik," ungkap Hidayat.
Hidayat mengakui, aturan-aturan seperti insentif pajak berupa tax holiday atau tax allowance saat ini dinilai kurang menarik investor untuk datang.
"Ada usulan Kadin dan Apindo itu mereka minta platfrom (batas investasi untuk mendapatkan tax holiday) Rp 1 triliun ini diturunkan. Ini masih dibicarakan dan harus disekapakati pemerintah. Pasti nantinya di bawah Rp 1 triliun," imbuhnya.
Cara ini dinilai Hidayat tepat, terlebih penugasan Presiden SBY kepada Chatib Basri sebagai Menkeu tidak hanya menjaga stabilitas keuangan negara, namun juga merangsang investasi datang.
"Salah satu misi dia selain bicara soal fiskal, there are many things itu kata Pak Presiden. Antara lain investasi. Jadi nanti kita bicara soal tax allowance, tax holiday yang mungkin bisa merangsang," tuturnya.
(dnl/hen)
