Hatta: Kalau Kita Ekspor Bauksit dan Impor Alumunium, Alangkah Bodohnya

Jakarta - Pada 1 November 2013 nanti, pemerintah Indonesia akan mengambil alih 100% PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dari Jepang. Lewat pengambilalihan ini, Indonesia bisa menghentikan impor alumunium.

Selama ini, 60% produk alumunium batangan yang diproduksi Inalum diekspor ke Jepang.

"Industri aluminium itu hilirnya besar sekali impor kita, contoh untuk rak-rak buku, filling cabinet, rangka kusen, rangka untuk rumah, semua pakai aluminium. Sekarang listrik mulai, rangka transmisi dan diperkirakan ke depan akan terus meningkat. Kalau kita terus jual bahan mentah bauksit dan impor aluminium, itu artinya ktia orang yang tidak bersyukur itu bahasa lainnya alangkah bodohnya kita ini," ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa saat ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (24/6/2013).

Hatta menyatakan, Indonesia memiliki miliaran ton cadangan bauksit, tetapi tidak terserap semua di dalam negeri, sehingga bisa diekspor sekitar 40 juta ke China. Untuk itu, Hatta menyatakan perlunya kelengkapan proses hilirisasi dari bauksit menjadi produk aluminium.

"Bauksit itu hulunya ada di Kalimantan, smelter nanti dibangun di dekat pertambangan. Produknya baru diproses di Inalum menjadi ingot, kita tidak ingin berhenti di situ. Kita ingin sampai hilir, industri hilir aluminium, hilir sekali bisa menjadi pesawat, industri panci, banyak," paparnya.

Saat ini, lanjut Hatta, pemerintah Indonesia tengah mengupayakan proses negosiasi dengan Nippon Asahan Aluminium. Pada 3 Juli mendatang akan diicarakan mengenai perbedaan nilai aset perusahaan tersebut. Untuk mengambilalih Inalum ini, tambah Hatta, pemerintah telah menyediakan anggaran Rp 7 triliun.

"Dari pembicaraan dengan NAA terlihat bahwa ada kesepakatan untuk mengalihkan itu pada Oktober ke Indonesia," tandasnya.

Inalum adalah usaha patungan pemerintah Indonesia dengan Jepang. Proyek ini didukung aset dan infrastruktur dasar, seperti pembangkit listrik tenaga air dan pabrik peleburan aluminium berkapasitas 230-240 ribu ton per tahun.

Pemerintah Indonesia memiliki 41,13% saham PT Inalum, sedangkan Jepang memiliki 58,87% saham yang dikelola konsorsium Nippon Asahan Aluminium (NAA). Konsorsium NAA beranggotakan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang mewakili pemerintah Jepang 50% dan sisanya oleh 12 perusahaan swasta Jepang.

Berdasarkan perjanjian RI-Jepang pada 7 Juli 1975, kontrak kerja sama pengelolaan PT Inalum berakhir 31 Oktober 2013. Untuk mengambil alih perusahaan aluminium tersebut, pemerintah menyiapkan dana US$ 723 juta atau Rp 7 triliun.

(nia/dnl)