Harga Kedelai Melonjak, Perajin Tahu Tempe Ngaku Tak Pernah Untung

Harga Kedelai Melonjak, Perajin Tahu Tempe Ngaku Tak Pernah Untung

Wiji Nurhayat - detikFinance
Senin, 09 Sep 2013 11:16 WIB
Harga Kedelai Melonjak, Perajin Tahu Tempe Ngaku Tak Pernah Untung
Jakarta - Para perajin tahu dan tempe di Jabodetabek selama 3 hari ke depan akan mogok produksi. Mereka mengaku tak pernah untung karena harga kedelai yang terus melonjak.

Ketua II Gabungan Koperasi Tahu-Tempe Indonesia (Gakoptindo) Sutaryo menuturkan ada beberapa tuntutan yang disampaikan para perajin kepada pemerintah terkait mogok produksi.

"Kita ingin agar ada kejelasan harga kedelai, sehingga kita bisa menaikkan harga jual tahu dan tempe yang wajar kepada konsumen," ungkap Sutaryo kepada detikFinance, Senin (9/9/2013).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Sutaryo, dalam beberapa minggu terakhir para perajin tidak mendapatkan keuntungan bahkan mengalami kerugian saat memproduksi tahu dan tempe. Hal ini karena harga kedelai yang terus melonjak tetapi para perajin tidak berani menaikan harga jual tahu-tempe karena khawatir tidak laku.

"Kita tidak bisa menaikkan harga tahu dan tempe yang signifikan karena konsumen tidak terima dan kami takut barang kami tidak laku. Selama ini kita tidak pernah untung padahal harga kedelai terus melejit dari Rp 7.500/Kg menjadi Rp 9.000/Kg," imbuhnya.

Tuntutan lainnya adalah Kementerian Pertanian diminta untuk memproduksi kedelai lokal yang jauh lebih besar. Menurut Sutaryo, 90% kedelai yang dibeli Gakoptindo saat ini adalah kedelai impor.

"Mimpi di siang bolog kalau Kementan ingin produksi 1,5 juta ton kedelai di tahun 2013. Kami cari kedelai lokal itu susah bahkan tidak ada. 90% kedelai yang kami beli itu impor. Jadi tolong dibenahi program swasembada kedelai itu," katanya.

Para perajin juga menuntut agar harga kedelai bisa dikontrol oleh pemerintah. Baru-baru ini pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengeluarkan regulasi tentang pembebasan harga jual kedelai dari tangan impor ke perajin (Harga Jual Perajin).

"Arahnya juga ke HJP (Harga Jual Pemerintah). Berarti saat ini kontrol pemerintah hanya pada bea masuk impor sebesar 5%. Kebijakan ini harus dipikirkan kembali karena takut membahayakan daya beli perajin," jelasnya.




(wij/hen)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads