Pemerintah Belum Satu Suara Soal Smartphone Kena Pajak Barang Mewah

Nusa Dua - Kajian untuk pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk smartphone atau ponsel pintar masih terus berlanjut. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum satu suara dengan Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Perindustrian.

Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Bambang Brodjonegoro mengatakan ponsel merupakan impor terbesar untuk sektor non migas. Jadi jika ingin kurangi impor dan sekaligus memperbaiki defisit transaksi berjalan, maka kurangi impor ponsel.

Ia meminta Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian agar peduli untuk hal tersebut.

"Saya mau ngomong lebih lanjut dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian supaya mereka aware bahwa impor ponsel adalah impor non migas terbesar by commodity. Jadi kalau mau ngurangi current account deficit, ya kurangin yang besar, bukan kurangi yang kecil-kecil," ujarnya di sela-sela agenda APEC Finance Minister Meeting, di Nusa Dua Bali, Jumat (20/9/2013)

Jika penyulundupan dianggap sebagai masalah, menurut Bambang itu merupakan hal yang berbeda.

"Kalau mereka punya concern mengenai penyelundupan, ya ayo kita ngomong sama-sama. Penyelundupan itu jangan jadi alasan kita tidak lagi mengurangi impor, gitu," tegasnya.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, salah satu menteri yang keberatan soal rencana kebijakan pengenaan PPn BM untuk produk ponsel termasuk smartphone. Ada beberapa alasan soal keberatan tersebut diantaranya risiko melonjaknya penyelundupan.



(mkj/hen)